Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Rabu (11/1/2023).

Pada rapat tersebut, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Hadar Nafis Gumay membeberkan dugaan kecurangan saat tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Sembari menjelaskan lewat bukti tangkapan layar pesan, Hadar mengungkapkan dugaan kecuraan hingga intimidasi yang diperoleh anggota KPU di daerah.

"Itu memuat ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6 sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat," kata Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Tuding Verifikasi Parpol Penuh Kecurangan, Partai Prima Bakal Gelar Aksi di Kantor KPU Banten

"Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," imbuhnya.

"Jadi ada teman di provinsi yang merespons mengingatkan tapi kemudian ketua KPU menjawab 'siap dipahami begitu saja'," katanya lagi.

Namun dalam praktiknya, kata Hadar, pihaknya mendapat banyak bukti bahwa tekanan-tekanan terus dilakukan untuk melakukan perubahan data.

"Membantu yang awalnya satu parpol kemudian semua partai politik kecuali Partai U, itu berlangsung," ujar dia.

Kemudian, Hadar juga mengungkapkan keresahan yang dirasakan anggota KPU di daerah lewat tangkapan layar pesan yang ditampilkan di layar.

Dari situ, dia menyebut sejumlah nama dalam dugaan kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini nereka sedang duduk bersama pak Idham, pak Agus, pak Drajad pak Sekjen sambil berkomunikasi pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ucapnya.

"Kedua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan sekretaris provinsi agar komunikasi dengan admin sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan partai Gelora," imbuhnya.

Mendengar penjelasan dari Hadar, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta rapat tersebut menjadi tertutup.

Hal itu dikarenakan dugaan kecurangan yang menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberpa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke terturup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi," kata Doli.

"Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," tandasnya.