TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diminta para kiai dan ulama segera deklarasi calon presiden maupun calon wakil presiden sebelum bulan Ramadan.

Hal itu sesuai dengan keputusan ijtima ulama nusantara.

Menurut Cak Imin, alasan para ulama membatasi deklarasi capres maupun cawapres sebelum bulan Ramadan karena segera curi start kampanye.

"Kiai-kiai kan membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi supaya start kampanyenya itu kalau bisa paling akhir sebelum bulan Ramadan," kata Cak Imin saat ditemui dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Cak Imin menuturkan bulan Ramadan disebut merupakan waktu yang efektif untuk berkampanye capres dan cawapres.

Karena itu, para ulama meminta Cak Imin segera deklarasi capres dan cawapres bersama PKB dan Gerindra.

"Karena di bulan Ramadan itu nanti adalah bulan-bulan di mana sangat efektif untuk berkampanye. Sehingga kita berharap sudah ada keputusan siapa capres siapa cawapres itu, para kiai berharap sebelum Ramadan," tukasnya.

Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara yang digelar pada 13-14 Januari 2023 menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju dalam Pilpres 2024.

"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanul Haq dalam keterangan persnya kepada Tribunnews.com, Senin (16/1/2023).

Berikut sembilan rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:

1. Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang instensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.

4. Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.

5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya: 

a. transparansi pengelolaan keuangan negara; 

b. mencegah munculnya oligarki baru; 

c. merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara; 

d. mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang. 

6. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang. 

7. Mendorong para ulama, kiai, dan pimpinan pesantren khususnya dari kalangan NU untuk mengentaskan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga lembaga pendidikan khususnya keagamaan, dan berupaya memberikan keadilan sebaik baiknya kepada korban kekerasan dengan memfasilitasi pendampingan dan sarana pemulihan korban. 

8. Ijtjma Ulama Nusantara mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para kiai dan ibu nyai yang terlibat dalam Ijtima Ulama Nusantara ini akan menjadi corong bicara dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. Ijtima Ulama Nusantara menjadikan semua ulama, baik para kiai dan bu nyai yang untuk menjadi juru kampanye nasional PKB dan Gus Muhaimin. Serta melakukan silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan semua kalangan baik Pengurus NU, Jamiyyah Thoriqoh, ketua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang plural dan beragam.

Pengumuman Capres-Cawapres Diumumkan di HUT ke-15 Gerindra?

Partai Gerindra buka suara terkait pengumuman sosok calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang bakal diusung pada Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menuturkan bahwa pengumuman capres-cawapres itu berdasarkan konsolodasi Gerindra dengan partai koalisi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sehingga pengumuman sosok capres-cawapres itu akan dilakukan setelah Gerindra melaksanakan HUT ke-15 yang akan digelar pada 6 Februari 2023 mendatang.

“Ya berarti kira-kira Gerindra ulang tahun dahulu, baru setelah itu rembukan. Urut-urutan begitu kira-kira,” kata Muzani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).

Baca juga: PKB Sebut Cak Imin Bakal Bertemu Prabowo Subianto Untuk Bahas Hasil Ijtima Ulama Pekan Ini

Pada Ijtima’ Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh PKB pada akhir pekan lalu, menghasilkan rekomendasi agar PKB menentukan capres-cawapres sebelum bulan Ramadan atau pada Maret mendatang.

Terkait hal tersebut, Muzani menyebut Gerindra menghormati keputusan tersebut. Ia mengatakan  PKB belum menentukan hasil Ijtima itu secara resmi.

“Tentu itu pandangan yang buat kami penting, berharga, dan berarti,” ujarnya.

“Kami harap Pak Muhaimin pada Senin nanti dapat menyampaikan keputusan Ijtima ini kepada Pak Prabowo agar dapat menjaga kerukunan, ayuk kapan rembukan, kapan kita setujui, itulah kira-kira begitu,” lanjut Muzani.

Jika melihat hal ini, maka baik Gerindra maupun PKB memiliki waktu kurang lebih dua bulan untuk untuk menentukan sosok capres dan cawapres yang bakal diusung pada Pilpres mendatang.

Adapun Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ditetapkan sebagai capres yang bakal diusung pada Pilpres 2024 mendatang. 

Baca juga: Cak Imin Minta Presiden Jokowi Reshuffle Tak Hanya Sekadar Lewat Pertimbangan Politis Saja

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut-sebut bakal mendampingi Prabowo menjadi cawapres.

Muzani pun mengakui hal itu kerap menjadi pembahasan di internal Partai Gerindra. Meskipun tak menutup kemungkinan pula nama lain dibahas dalam perbicangan tersebut.

“Ya Pak Muhaimin mendominasi pembicaraan. Nama-nama lain juga ada dibicarakan. Namanya kan dinamika,” tuturnya.