Sandiaga Sebut Perjanjian antara Prabowo dengan Anies Baswedan Soal Pilpres Masih Berlaku
Hanya saja meski ikut menandatangani perjanjian tersebut Sandiaga enggan membocorkan isi perjanjiannya.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menjelaskan mengenai surat perjanjian antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan.
Ia mengatakan surat perjanjian yang juga ia teken tersebut sampai saat ini masih berlaku. Menurutnya sebuah perjanjian, bila tidak diakhir maka statusnya tetap berlaku.
“Itu bisa dicek. Karena kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan terus berlaku,” kata Sandiaga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (30/1/2023).
Hanya saja meski ikut menandatangani perjanjian tersebut Sandiaga enggan membocorkan isi perjanjiannya.
Termasuk saat ditanya mengenai kabar bahwa isi perjanjian tersebut terkait Pilpres yang mana Anies tidak akan maju apabila ada Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres.
Menurut Sandiaga mengenai isi perjanjian tersebut sebaiknya ditanyakan kepada yang memegang perjanjian.
“Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang,” katanya.
Baca juga: Prabowo-Anies Disebut Punya Janji Pilpres, NasDem: Tanya ke Sandiaga Uno
Surat perjanjian tersebut kata Sandiaga ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Surat perjanjian saat ini dipegang oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Sandiaga enggan membocorkan isi perjanjian tersebut karena tidak memegang dokumennya.
Selain itu ia khawatir bila ia yang menyebutkan isi perjanjiannya akan menjadi bias karena saat ini ia duduk di pemerintahan.
“Apalagi sekarang sama-sama saya bertugas di pemerintahan sama Pak Prabowo. Jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias,” katanya.
Sandiaga mengatakan perjanjian antara Prabowo, Anies, dan juga dirinya waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana peta ke depan nantinya.
“Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya,” pungkasnya.
