Satu Tahun Jelang Pemilu 2024, JPPR Harap Potensi Ancaman Pemilu Tidak Terulang
JPPR menyebut momentum peringatan satu tahun menjelang pemilu 2024 menjadi penting untuk diperingati.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebut momentum peringatan satu tahun menjelang pemilu 2024 menjadi penting untuk diperingati.
Hal ini supaya pelaksanaan pemilu dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan.
Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita juga melihat momentum ini sebagai pengingat supaya situasi yang pernah terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2019 tidak terulang kembali
Baca juga: Setahun Jelang Pemilu 2024, Ketua KPU: Tahapan Berjalan Lancar, Optimis Sesuai Rencana
Dalam hal potensi-potensi yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa melalui maraknya hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, hingga kerusuhan pasca penetapan pemilu.
Perempuan yang akrab disapa Mita ini lalu menjabarkan ihwal Pemilu 2019 lalu yang tidak sedikit memakan korban.
"Diketahui sebanyak 894 petugas KPPS yang meninggal dunia, 5175 petugas mengalami sakit dan enam orang meninggal akibat kerusuhan 22 Mei," kata Mita dalam keterangannya, Selasa (14/2/223)
"Tentu saja kondisi tersebut menjadi sejarah dan mimpi buruk bangsa Indonesia dalam mengingat momentum perhelatan penyelenggaraan pemilu," sambungnya.
Atas hal tersebut JPPR, selaku kelompok masyarakat sipil yang lahir saat puncak awal arus reformasi tahun 1998 hendak memperkuat komitmen kebangsaan melalui peringatan satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Untuk diketahui, dalam hal memperkuat komitmen tersebut JPPR telah bekerja sama dengan beberapa organisasi kepemudaan.
"Gerakan ini untuk mewujudkan pemilu damai, bermartabat dan demokratis. Di sisi lain, JPPR akan terus melakukan pemantauan sepanjang tahapan pemilu 2024 serta mengadvokasi hak pilih warga agar tidak tercatut dalam pusaran kepentingan politik pragmatis," tutur Mita.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.