Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menduga ada skenario yang membuat publik tidak banyak bicarakan perkembangan proses tahapan pemilu.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Titi pada Diskusi Kedai Kopi: OTW 2024 bertajuk Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu, dii Erian Hotel, Gondangdia, Jakarta, Minggu (19/2/2023).

"Perdebatan soal jadi atau tidaknya pemilu termasuk juga kontrofersi spekulasi yang berkaitan dengan sistem mengakibatkan fokus publik itu terabaikan pada dua hal," kata Titi di Jakarta, Minggu (19/2/2023).

Menurut Titi hal itu membuat publik tidak banyak bicara kualitas perkembangan penyelanggaraan pemilu.

"Pertama kita tidak banyak berbicara dan diskusi kualitas perkembangan penyelenggaraan tahapan. Karena kita diajak berspekulasi terus menerus," sambungnya.

Titi menduga ada skenario yang membuat publik tidak membahas perkembangan tahapan pemilu.

"Jadi tidak salah juga Pak Bagja (Ketua Bawaslu) karena jangan-jangan ada skenerio yang memang untuk membuat kita tidak membahas perkembangan kualitas tahapan. Lebih asik membahas hal-hal yang sifatnya spekulatif, itu alamiah saja," sambungnya.

Titi melanjutkan publik pada akhirnya terabaikan, teralihkan dari hal-hal yang sifatnya gagasan.

"Padahal selalu setiap kita bicara soal evaluasi Pemilu 2019, bagaimana kita keluar dari jebakan politik polarisasi. Kita diajak bicara politik gagasan tapi hari ini tidak ada elit yang mengarahkan kesana," kata Titik.

Menurut Titi publik hanya disuguhkan pertemuan-pertemuan ritual untuk mencapai konsesnsus koalisi pencalonan bagaimana mewujudkan angka 20 persen kursi, atau 25 persen suara sah.

"Kita belum diajak masuk pada partai peserta pemilu yang sudah ditetapkan KPU, 14 Desember 2022 bawa apa untuk 2024," jelasnya.

Titi melanjutkan publik tidak dibawa masuk pada persoalan-persoalan yang mestinya itu diberikan atensi lebih karena berkaitan dengan integritas pemilu di Tanah Air.

Baca juga: Punya Peran Besar di Pemilu 2024, KPU: Harus Dengarkan Suara Anak Muda

"Satu triliun lebih dana mengalir ke tokoh politik bersumber dari dana ilegal sumber daya alam. Karena Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja ada ruang gelap dana politik yang tidak bisa dijangkau oleh skema akuntabilitas regulasi kepemiluan yang ada," tutupnya.