TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus merespons soal politik identitas yang digaungkan Partai Ummat.

Panel Barus mengatakan, hal itu merupakan urusan Partai Ummat.

Lanjutnya, penilaian rakyat terhadap Partai Ummat juga nantinya akan terlihat pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Saya pikir itu urusan partai dia (Partai Ummat) lah ya. Bagaimana nanti rakyat akan menilainya itu akan ada di Pemilunya nanti," kata Panel Barus, saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2023).

Terkait hal itu, Panel menjelaskan, bagi Projo yang terpenting adalah terlaksananya Pemilu 2024 yang berkualitas.

Menurut Panel, hal itu agar Pemilu lebih dapat menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan dicintai rakyat.

"Lebih kepada mengedepankan perdebatan tentang programatik yang berpihak sama rakyat," ucapnya.

"Saya pikir lebih harus ke sana sehingga lebih bisa menghadirkan kepemimpinan yang kuat, yang dicintai oleh rakyat. Jadi tidak berdasarkan mengedepankan isu SARA," sambungnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Panel, Projo menginginkan Pemilu 2024 menjadi ajang konsolidasi besar bagi bangsa Indonesia.

"Sehingga Indonesia emas 2024 bisa tercapai," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja tegaskan bahwa partai politik untuk tidak menggunakan politik identitas.

Terkait dengan Partai Ummat yang menyatakan sebagai partai identitas, Bawaslu bakal protes dan menegur yang yang bersangkutan.

"Kami protes keras akan tegur yang bersangkutan. Kita punya keprihatinan dan konsentrasi bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas," kata Rahmat Bagja di Jakarta, Minggu (19/2/2023).

Rahmat Bagja menuturkan bahwa hal-hal yang mengklaim lebih baik dari yang lain akan tingkatkan polarisasi di masyarakat.

"Kemudian mohon maaf kalau nanti identitas dia lebih baik dari pada yang lain kan jadi bermasalah. Hal itu akan menunjang eskalasi polarisasi," sambungnya.

Ketua Bawaslu itu melanjutkan bahwa dirinya lebih baik dari yang lain saat sosialisasi ya silahkan. Tapi kemudian orang lain jelek, itu jadi masalah. Misal agamanya lebih baik dari yang lain repot nanti ke depannya.

"Jangan seperti itu ada ruang publik dan demokrasi. Inikan kesepakatan bersama dalam UUD bahwa republik ini didirikan atas lima agama atau keyakinan yang diakui," jelasnya.

Rahmat Bagja menuturkan bahwa parpol harus bijaksana memanfaatkan ruang terbuka yang mana toleransi harus dikedepankan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.

Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais.

"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," ungkap Ridho.