TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar dan PPP menegaskan belum ada kesepakatan tentang capres dan cawapres dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). 

Penentuan pasangan capres-cawapres nanti akan diputuskan bersama oleh ketiga anggota koalisi yakni Golkar, PAN, dan PPP.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Golkar mempunyai peran penting dan signifikan di KIB dalam proses penentuan pasangan capres dan cawapres. 

Golkar mempunyai 85 kursi di DPR yang membuatnya sebagai partai terbesar kedua di parlemen dan terbesar di KIB.

"Golkar punya peran besar di KIB. Bagaimanapun jumlah kursinya di parlemen terbesar kedua. Di KIB juga terbesar dibanding PAN dan PPP. Itu membuat nilai tawar Golkar tinggi dalam konteks menentukan capres-cawapres," kata Ujang, kepada wartawan Rabu (1/3/2023).

Ujang menjelaskan, meski Golkar punya posisi strategis untuk bisa menentukan arah dukungan dan kesolidan koalisi, penentuan capres-cawapres di KIB masih harus menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi yang menjadi kendala bagi Golkar adalah bagaimana pun ketumnya sudah mengatakan soal pencapresan menunggu restu Pak Jokowi," ucapnya.

Hal itu membuat Golkar berada pada situasi dilematis. 

"Itu sebenarnya yang menjadi ruwet dan rumit. Di satu sisi, Golkar sebagai partai besar dan menentukan. Di saat yang sama, soal capres-cawapres menunggu arahan Pak Jokowi," kata dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Baca juga: PAN-PPP Sambut Duet Ganjar-Erick Maju di Pilpres, Begini Tanggapan Elite Golkar

Untuk itu, Ujang menyarankan agar ada upaya pemaduan antara kekuatan Golkar dan kehendak Jokowi agar KIB bisa segera mengambil keputusan terkait penentuan capres-cawapres. 

"Saya melihat itu harus dikompromikan antara peran besar Golkar di KIB dan kehendak Pak Jokowi," tandasnya.