TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat membandingkan keberhasilan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meredam polarisasi setiap pemilihan presiden (Pilpres) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan cara meredam polarisasi di masyarakat dengan cara menegakan hukum secara adil.

"Saya selalu mengatakan bahwa sesungguhnya untuk bisa mereduksi atau meredam terhadap tingkat polarisasi yang ada itu ada di pemerintah. Caranya bagaimana? ya tegakan lah seadil-adilnya jangan hukum hanya tajam kepada lawan. Hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas bahkan tumpul kepada kawan," ujar Herman dalam diskusi virtual, Sabtu (11/3/2023).

Ia menuturkan bahwa jika negara tak memberikan keadilan, maka akhirnya polarisasi akan terus terjadi.

Pada akhirnya, polarisasi bakal dibawa terus ke dalam setiap agenda Pilpres.

"Padahal sebelumnya tidak ada. Karena apa? kalau mas Margi (moderator, Red) membela Mas Anies Baswedan misalkan. Ini contoh. Mungkin tak akan dicari cari kesalahan. Tapi kalau mas Margi membela sebelahnya itu mau salah apapun akan dibiarkan. Ini yang membuat polarisasi itu akhirnya tidak terpecahkan," jelas Herman.

Baca juga: DKI Jakarta Disebut Berisiko Alami Polarisasi Sosial Pada Pemilu 2024

Herman pun membandingkan keberhasilan polarisasi di era kepemimpinan SBY.

Menurutnya, Eks Ketua Umum Partai Demokrat itu meredam polarisasi diklaim dengan cara menegakan keadilan hukum.

"Padahal ini kan menjadi tugas pemerintah, dulu di eranya pak SBY betul betul hukum ditegakkan sebaik mungkin tidak mengenal lawan tidak mengenal kawan juga tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Ya harus ditegakkan seadil-adilnya. Nah ini yang juga akan membawa dinamika dalam berbagai event," tukasnya.