Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan isu yang sifatnya spekulatif, gosip dan kontroversial seperti isu penundaan pemilu, maupun Perpanjangan Masa Jabatan, punya dampak mengecoh publik dalam dua hal.

Hal ini disampaikan Titi saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Dies Natalis ke-67 IPDN Tahun 2023, pada Selasa (14/3/2023).

"Tapi ternyata isu-isu yang sifatnya spekulatif, kontroversial, penuh dengan gosip politik tersebut, mengecoh publik dari dua hal," kata Titi.

Pengecohan pertama adalah publik menjadi kurang perhatian pada tahapan-tahapan pemilu. Publik tak menaruh perhatiannya kepada sejauh mana tahapan pemilu saat ini sudah berjalan, tak mempertanyakan kualitas, tantangan maupun hal yang harus diantisipasi.

Publik kata Titi lebih senang dengan gosip, spekulasi dan kontroversi soal pemilu ketimbang tahapan-tahapannya yang sedang berjalan.

"Mengecoh publik untuk kurang perhatian pada tahapan-tahapan pemilu. Karena kita lebih senang dengan gosip, dengan spekulasi, dengan kontroversi ketimbang memperhatikan tahapan sudah berjalan sejauh mana, bagaimana kualitasnya, apa tantangannya, apa yang harus diantisipasi," kata dia.

Hal kedua, isu-isu tersebut juga membuat publik terkecoh dan abai terhadap politik gagasan. Publik hanya disajikan dua tokoh politik yang saling bertemu demi memenuhi presidential threshold.

Namun politik gagasan tak diindahkan. Publik seakan diajak untuk abai terhadap gagasan yang dibawa tokoh, program yang disatukan, maupun visi yang dipertemukan dalam momen pertemuan para tokoh.

Padahal kata Titi, ruang publik seharusnya diisi oleh politik gagasan dan politik program. Ia mengatakan Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan kepada orang-orang yang tak punya politik gagasan dan program.

Baca juga: Perludem: Indonesia Terlalu Besar Dipertaruhkan ke Tokoh Politik yang Nihil Gagasan dan Program

"Kita abai akhirnya terkecoh dari politik gagasan. Kita hanya menonton para elite kita bertemu bersilaturahmi untuk mencapai kesepakatan angka 20 persen kursi atau 25 persen suara sah, tapi kita tidak banyak membincangkan gagasan apa yang mereka bawa, program apa yang ingin mereka satukan, visi apa yang ingin mereka pertemukan," tuturnya.