Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons hasil uji petik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menemukan masih ada angggota TNI/Polri yang menjadi pemilih di Pemilu 2024.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan hasil uji petik Bawaslu RI, ditemukan 20 ribu personel TNI/Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk Pemilu 2024 yang terbagi atas 11.457 prajurit TNI dan 9.198 anggota Polri.

Menanggapi temuan tersebut, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, KPU saat ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

“Sehingga layanan pindah penduduk dan berubah status menjadi TNI/POLRI akan terinformasi langsung kepada KPU,” ujar Betty dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).

Ia pun menegaskan, kerja KPU dalam memuktahirkan data Pemilih dalam Pemilu 2024 dilakukan secara de jure, termasuk dalam hal melakukan tindak lanjut atas pemilih yang pindah domisili, TMS karena bawah umur, menjadi anggota TNI/Polri, serta meninggal dunia.

“Perubahan pencatatan pemilih dilakukan sesuai dokumen kependudukan atau dokumen pemerintah lain yang sah,” jelasnya.

Baca juga: Sidang Putusan DKPP Terkait Dugaan Pelecehan oleh Ketua KPU Digelar Pekan Depan  

Betty mengaku KPU terbuka dalam mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Namun begitu, dalam memberikan masukan dan tanggapan, jelas Betty, harus disertai dengan bukti otentik sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022.

Ada delapan kategori pemilih TMS yang ditemukan Bawaslu atas hasil uji petik, termasuk pemilih yang merupakan anggota TNI/Polri

Adapun kategori TMS lainnya ialah pemilih salah penempatan, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang tidak dikenali, pemilih pindah domisili, pemilih di bawah umur, serta pemiih bukan penduduk setempat.

Kategori TMS ini menjadi peringatan adanya kerawanan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Surat Edaran Bawaslu No. 1 Tahun 2023," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Rabu (29/3/2023) lalu.

Diketahui, tahapan coklit telah berlangsung sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023.

Mulai 28 Februari sampai 29 Maret 2023, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh pantarlih menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP).

Sementara itu, penyusunan DPC dimulai pada Kamis (30/3/2023).