Laporan Wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh menolak gagasan atau ide Koalisi Besar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ide Koalisi Besar akan mencederai demokrasi yang sehat dan bersih.

"Partai Buruh menolak gagasan atau ide Koalisi Besar dalam mengusung capres dan cawapres," kata Said Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/4/2023).

"Ide Koalisi Besar akan mencederai demokrasi yang sehat dan bersih, karena akan cenderung membatasi jumlah capres-cawapres," sambungnya.

Baca juga: PAN Ungkap Pertemuan Zulhas-Prabowo Mulai Mengarah Pembentukan Koalisi Kebangsaan

Menurut Said, partai politik (parpol) yang membuat Koalisi Besar tidak pernah bertanya pada konstituennya terkait sosok capres-cawapres yang akan mereka usung.

"Mereka dengan arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu siapa yang akan menjadi capres dan cawapres," ucap Said.

Lebih lanjut, Said mengatakan, Koalisi Besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang capres.

Hal ini sekaligus menyempurnakan Presidential Threshold 20 persen yang membatasi jumlah capres-cawapres.

Sehingga menurutnya, Koalisi Besar diduga mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikepalai oleh parpol.

"Partai Buruh menolak dibangunnya istilah Koalisi Besar untuk menggenapkan Presidential Threshold 20 persen yang sudah ada," kata Presiden partai berwarna oranye itu.

"Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui Koalisi Besar dan Presidential Threshold 20 persen," ungkapnya.

Baca juga: Ketua Umum PAN: Koalisi Kebangsaan di Bawah Komando Pak Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).