TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sempat menyinggung terkait Pemilu 2024 saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI TA 2023 di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (12/4/2023).

Yudo Margono menyampaikan bahwa stabilitas politik dan keamanan harus dijaga dengan baik memasuki tahun politik dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif yang tinggal satu tahun lagi.

Baca juga: KASN: 40 Persen ASN Langgar Netralitas pada Masa Sebelum Kampanye

Dalam pengamanan, ia menekankan Pemilu harus berlangsung dengan aman, damai dan kondusif, pelanggaran hukum rendah, serta persatuan dan kesatuan bangsa terjaga sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri dan berdaulat.

Ia juga berpesan TNI berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis, dan akan fokus pada tugas pokoknya.

Salah satu implementasi tidak terlibatnya TNI dalam politik praktis, kata dia, ialah sikap netralitas yaitu sikap yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding dengan kepentingan kelompok atau golongan.

"Dalam pelaksanaan Pemilu, TNI sudah membuktikan diri dan mampu bersikap netral terhadap pelaksanaan Pemilu, selanjutnya pada Pemilu 2024, 'Netralitas TNI' tetap menjadi harga mati bagi TNI," kata Yudo dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Kamis (13/4/2023).

Baca juga: AS dan Filipina Latihan di Laut China Selatan, Panglima TNI: Kalau di ZEE Tidak Izin, Akan Kami Usir

Dalam kegiatan bertema “Penerangan TNI Patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia Siap Mendukung Literasi Digital Dalam Rangka Pembangunan Nasional” tersebut Yudo Margono mengatakan sebagai insan penerangan TNI, media sosial merupakan suatu kancah baru dalam memenangkan opini publik.  

Melalui media sosial, kata dia, opini publik dapat dibangun dengan cepat dan masif karena TNI mempunyai banyak jaringan hingga sampai di tingkat pos-pos militer perbatasan.

"Potensi besar ini yang harus kita kelola dan manfaatkan untuk kepentingan membangun citra TNI,  namun perlu diingat bahwa pengakuan publik terhadap TNI jauh lebih penting dan berharga daripada hanya sekedar pencitraan belaka," kata Yudo.

Yudo mengatakan di era digitalisasi bermunculan  media sosial yang membuka peluang bagi siapapun memproduksi berbagai jenis konten.

Pada saat yang sama, kata dia,  industri media mainstream mengalami disrupsi. 

"Fakta ini jelas menjadi tantangan serius bagi industri media mainstream baik secara politik maupun ekonomi," kata Yudo.

"Media mainstream merasa perlu memasuki media sosial guna menjaga pasar, bahkan intervensi pasar, media sosial bisa menjadi mitra, minilab komunitas, bahkan  control of balance  informasi bagi pemberitaan media mainstream," sambung dia.

Rakornispen TNI digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan anggaran bidang penerangan tahun 2022.

Selain itu, juga sebagai forum penyelarasan Program Kerja dan anggaran tahun 2023 serta menjadi forum dalam menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Panglima TNI sebagai pedoman bagi jajaran penerangan TNI dalam mendukung tugas pokok TNI.

"Dalam momentum ini jajaran penerangan TNI harus mengambil porsi memainkan perannya untuk mempublikasikan prestasi dan kinerja Prajurit TNI, karena hal ini akan berdampak terhadap pembentukan opini publik terhadap pengabdian TNI," kata Yudo.

Menurut Yudo penerangan TNI adalah penjuru terdepan dalam mempublikasikan kegiatan dan kinerja TNI. 

Sebagai corong dalam transformasi informasi jajaran, kata dia, penerangan TNI dituntut untuk bekerja profesional serta bersinergi sesama komunitas penerangan TNI, maupun instansi penerangan lain, baik di pusat dan daerah. 

"Sehingga arus informasi yang selama ini dikelola oleh masing-masing satuan dapat disinergikan dalam memberikan informasi kepada masyarakat," kata dia.