TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Ketua Umum PPP Mardiono setuju Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendapat jatah capres atau cawapres di Koalisi Besar. 

Menurut dia, dua poros KIB dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) perlu mendapatkan porsi yang sama.

“Tentu setuju, bukan hanya KIB, PPP-nya pun berharap agar PPP juga diberikan kesempatan,” ujar Mardiono di DPP PPP, Rabu (19/4/2023).

Mardiono mengatakan, PPP dulu juga pernah diberikan amanah oleh rakyat untuk menjadi wapres. Yakni salah satu kader terbaiknya Hamzah Haz.

“Tentu semua berharap agar semua ide gagasan perjuangan-perjuangan politik terimplementasikan oleh pelaksana-pelaksana yang akan mengeksekusi dari gagasan-gagasan itu,” kata Mardiono.

Senada dengan PPP,  Partai Golkar juga sebelumnya menyatakan setuju apabila KIB mendapat jatah capres atau cawapres dalam Koalisi Besar nantinya.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji ingin Ketua Umumnya, Airlangga Hartato dipertimbangkan untuk menjadi capres dalam Koalisi Besar.

“Sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar saat dihubungi, Selasa (18/4/2023).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu berharap, dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan. 

Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas.

"Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegas Sarmuji.

Sarmuji juga setuju pilihan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud karena didukung oleh mesin partai yang kuat.

Baca juga: KIB Didorong Perjuangkan Kader Internal Jadi Capres atau Cawapres di Koalisi Besar

KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar. 

Hal ini sebagai bagian dari power sharing dengan koalisi lain yang akan melebur menjadi Koalisi Besar.