Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak netral dan mendukung salah satu calon presiden (capres) di pilpres 2024.

Bagi Demokrat, Eks Wali Kota Surakarta itu bukan sosok negarawan.

Baca juga: Relawan: Siapapun yang Didukung Jokowi di Pilpres 2024 Pasti Menang

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Presiden Jokowi juga tidak memiliki komitmen dalam berdemokrasi.

Apalagi, Jokowi juga diduga berusaha menjegal lawan politik dari capres yang didukungnya.

"Kasak-kusuk Presiden Jokowi pada pengkondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal Paslon yang tak dikehendaki menjadi tanda ia tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan jiwa politik kenegarawanan," ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Selasa (9/5/2023).

Kamhar menilai seorang pemimpin yang negarawan haruslah menjadikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai prioritas utama.

Baca juga: Pembelaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Jokowi Undang 6 Ketum Parpol di Istana, Tanpa Nasdem

Sebaliknya, Jokowi seharusnya tidak boleh mementingkan kepentingan kelompoknya saja.

"Menjadi negarawan berarti menjadi petugas rakyat, bukan petugas partai. Seorang negarawan dan demokratis sejati senantiasa menjadikan daulat rakyat yang dipedomani dan dilayani, bukan daulat tuan," jelasnya.

Lebih lanjut, Kamhar menyatakan sejarah akan mencatat tindakan Jokowi sebagai legacy yang buruk dalam perjalanan demokrasi bangsa pasca reformasi.

Dia pun meminta Jokowi belajar dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karenanya tak kan lelah kami mengingatkan Pak Jokowi untuk belajar dari Pak SBY pada 2014 yang lalu, berhasil menjaga kualitas pemilu yang berlangsung secara demokratis. Alhamdulillah sukses tercatat dengan tinta emas dalam sejarah sebagai seorang negarawan dan demokratis sejati," pungkasnya.