PAN Sebut Jokowi Korban Playing Victim Dituduh Jegal Figur dan Parpol Tertentu di Pemilu 2024
Viva Yoga Mauladi mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan korban playing victim dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan korban playing victim dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Playing victim merupakan sikap seseorang yang dengan sengaja menimpakan kesalahan kepada orang lain.
Hal itu terkait sikap Jokowi dianggap sejumlah pihak ikut cawe-cawe dalam proses menjelang Pilpres 2024.
Viva menegaskan Presiden Jokowi tak pernah melarang siapapun warga negara Indonesia untuk maju dalam kontestasi Pilpres.
"Tetapi seringkali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu," kata Viva kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).
Baca juga: Demokrat Sebut Jokowi Kumandangkan Perang jika Memang Nyatakan Tak Netral di Pemilu 2024
Viva menegaskan tak ada salahnya jika Presiden Jokowi ingin memastikan pemimpin selanjutnya.
"Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?" ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut tak masalah masalah sepanjang sesuai dengan undang-undang (UU).
"Kan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan," ungkap Viva.
Viva menjelaskan jabatan presiden adalah jabatan politik dan jabatan publik.
"Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau taken for granted," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan tak ada salahnya Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan partai politik (parpol) koalisi pemerintah untuk berdiskusi.
"Bahkan hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik, kuat, untuk mewujudkan clean government and good governance," imbuhnya.
Seperti diketahui, akhir-akhir ini Jokowi dikritik karena dianggap mempromosikan atau endorse capres tertentu.
Bahkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik Jokowi ikut cawe-cawe di Pilpres.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.