TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan menjadi calon presiden pilihan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyatakan pilihan terhadap Anies bukan lantaran faktor kedekatan tetapi juga alasan kriteria.

"Saya juga selalu bilang saya pilih karena kriteria, kriterianya punya elektabilitas/integritas yang kuat, kedua itu punya pengalaman, ketiga punya kecerdasan karena untuk negara sebesar ini kalau diurus oleh yang tidak berpengalaman," tuturnya saat wawancara eksklusif di kediamannya Dharmawangsa Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2023).

Menurut JK, Anies juga memiliki bekal pengalaman pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Mengapa waktu itu Bu Mega meminta saya mendampingi Pak Jokowi karena saya dianggap berpengalaman di pemerintahan, kriteria itu yang paling mendekati ya Anies, dia pernah sekali jadi gubernur pernah menteri, dan itu penting," tuturnya.

JK juga menyarankan agar Anies memiliki calon wakil yang memiliki elektabilitas dan membantu menjalankan roda pemerintahan, tidak hanya jadi ban serep.

Lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Jusuf Kalla:

Sebagai politisi senior tentu mengikuti perkembangan politik kita. Gimana komentar bapak soal dinamika politik kita ini?

Kalau saya amati dari ini kan pemilu yang ke-5 dan inilah yang agak panjang masalahnya. Dulu pertama 2004 itu kan 5 pasangannya tapi karena threshold ya dan aman-aman saja, nah sekarang akibat Threshold 20 persen terjadi dua kali dua paslon yang cocok tapi harus 20 persen kemudian baru nanti menghadapi kampanye baru pemilihan nah itu agak panjang dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya.

Ya mencari pasangan yang cocok sajalah, masih 2 bulan ini, yang kita harapkan ini pemilu yang sesuai yang dengan negara demokrasi, salah satu indikatornya kan pemilihan pemimpin dengan cara pemilu terbuka jurdil luber.

Baca juga: Jusuf Kalla Berharap Presidential Threshold Turun Jadi 10 Persen: Agar Calon Tak Dikawin Paksa

Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus ditanam, nah karena ini penggantian pasti pergantian pemimpin atau rezimlah katakanlah, maka harapan kita harus mulus, dan dibutuhkan di lain pihak pemerintah atau negara atau presiden itu merupakan wasit melihat menjaga pemilihan ini sesuai dengan peraturan yang ada, nah sekarang banyak indikasi-indikasi baik terbuka dan tertutup.

Pak presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke yang baik, selalu saya katakan jangan terlalu jauh, sampai pengumuman koalisi ada suka atau tidak suka, kalau presiden musti berada di tengah karena tidak akan ikut lagi.

Memang beda kalau mau running lagi, itu kan pasti yaa, tapi walaupun running lagi ya diharapkan jangan memanfaatkan aparat karena itu yang membelah kalau aparat pemerintahan itu mengikuti arahan presiden yang ada, saya dua kali kali mengikuti ya pemilu, pas zamannya Bu Mega ya walaupun Bu Mega ikut dia sama sekali tidak mau mempergunakan aparat, karena dia tahu dasarnya, juga SBY pad akhir masa jabatannya.

Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh ikut campur?