Pengamat: Pidato Jokowi yang Berapi-api di Musra Tunjukkan Ada yang Belum Selesai di Pemerintahannya
Pangi menilai pidato Jokowi di acara Musra adalah wujud gagalnya pemerintahan di bawah komandonya dan meminta untuk dicari solusinya.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Tiara Shelavie
Bahkan, sikap Jokowi lain terkait Pemilu 2024 seperti melakukan negosiasi hingga memberikan dukungan secara terbuka justru memberikan sinyal berbahya terkait netralitas pejabat publik.
Pangi pun melihat apa yang dilakukan Jokowi tersebut semakin menunjukan adanya sinyal kuat kecurangan Pemilu 2024.
"Terlibat aktif dalam melakukan negosiasi bahkan menunjukkan dukungan secara terbuka akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti, netralitas akan menjadi isapan jempol baik dari penyelenggara dan bahkan dari aparat negara yang lain (ASN, TNI-Polri)."
"Itu artinya penyelenggaraan pemilu yang curang sudah di depan mata," katanya.
Kriteria Jokowi soal Presiden Selanjutnya
Diketahui, dalam puncak Musra, Jokowi memberikan pidatonya yang menggebu-gebu di depan puluhan ribu relawan.
Ia juga membeberkan kriteria presiden selanjutnya yang harus dipertimbangkan untuk dipilih seperti dekat, paham, dan mau bekerja keras dengan rakyat.
"Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat dan benar. Yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat" ujarnya dengan berteriak, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Selain itu, Jokowi ingin agar pemimpin harus menjadi sosok pemberani bagi rakyat.
Baca juga: Pakar Politik: Secara Semiotika Pidato Jokowi Saat Musra Mengarah ke Ganjar
Mantan Wali Kota Solo itu juga menginginkan agar capres selanjutnya paham potensi bangsa Indonesia.
"Dan pemimpin itu harus paham memajukan negara ini, dari sisi mana dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di sana dan tanda tangan, bukan itu."
"Dia harus tahu bagaimana membangung strategi negara, strategi ekonomi, dan strategi politiknya harus ada semuanya karena kita berhadapan dengan negara-negara lain," katanya.
Lebih lanjut, mengutip pakar, Jokowi mengungkapkan kemajuan Indonesia akan terjadi dalam 13 tahun ke depan.
Hal tersebut lantaran bonus demografi Indonesia akan berada dalam puncaknya pada tahun 2030 mendatang.
Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Memiliki Pilihan Lain Kecuali Mereshuffle Menkominfo Johnny G Plate
Jokowi mengatakan momentum bonus demografi ini harus dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia.
Sehingga, sambungnya, jika rakyat Indonesia keliru memilih pemimpin masa depan, maka hilang kesempatan Indonesia untuk menjadi negara maju.
"Hati-hati mengenai (memilih pemimpin) ini, hati-hati," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pemilu 2024