Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Rahayu Saraswati, angkat bicara soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10/2023 yang tidak direvisi oleh KPU RI. Seperti diketahui dalam Pasal 8 Ayat 2 PKPU 10/2023, aturan yang tertuang dinilai mencederai keterwakilan perempuan dalam pemilu.

Jika tak kunjung direvisi, Saras yang juga merupakan politisi Gerindra ini mengatakan PKPU 10/2023 bakal terlihat pengaruhnya saat DPR membuat kebijakan dengan sedikitnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Baca juga: Koalisi Perempuan Somasi Bawaslu Karena KPU Tidak Jalankan Rekomendasi untuk Revisi PKPU 10/2023

Sebab kebijakan itu nanti bakal kehilangan perspektif gender dari suara perempuan.

"Kalau misalkan kita berkurang jumlah wakil perempuan di DPR artinya ada akan kebijakan yang mungkin banyak kehilangan perspektif dari suara perempuannya," kata Saras saat dihubungi, Selasa (23/5/2023).

"Jadi perspektif gender itu sebenarnya sangat penting lintas bidang, enggak cuma persoalan perempuan," tambahnya.

Sebagai informasi, PKPU 10/2023 masih mengatur batas minimal keterwakilan perempuan dalam pemilu adalah 30 persen. Kuota ini masih sangat dibutuhkan, tegas Saras, sebab sejauh ini, dalam realitanya, sistem politik masih tidak ramah perempuan.

Partai politik, sebagai wadah yang menaungi kader-kadernya npun dinilai harus mendukung dan mengupayakan bagaimana perempuan dapat maju dan turut berkontestasi.

Baca juga: Tidak Revisi PKPU 10/2023, Koalisi Perempuan Sebut KPU RI Tidak Jalankan Kewajiban Hukum

"Realitanya secara ekonomi dan sistem politik yangg ada, itu tidak woman friendly, tidak ramah perempuan. itu kenapa kuota ini masih sangat dibutuhkan," tuturnya.

"Supaya lebih banyak istilahnya partai seharusnya juga mendukung upaya perempuan untuk maju, untuk jadi, dan karena melihat bahwa tantangannya itu sedemikian banyaknya," Saras menambahkan.

Sebelumnya, DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian dalam Negeri dan penyelenggara pemilu telah sepakat untuk tidak merevisi PKPU 10/2023.

“Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk tetap konsisten melaksanakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Doli dalam RDP, Rabu (17/5/2023).

RDP tersebut lahir usai Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menyambangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (8/5/2023).

Koalisi ini menolak penuh Pasal 8 Ayat 2 PKPU 10/2023 karena melanggar UUD NKRI Tahun 1945 dan UU Pemilu dan meminta Bawaslu memerintahkan KPU untuk segera merevisi pasal tersebut. Pada 10 Mei 2023, KPU merespons aspirasi mereka dengan menyatakan di muka publik ihwal KPU akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat 2 huruf a PKPU No 10/2023.