PBNU-PP Muhammadiyah Kehendaki Pemilu 2024 harus Cetak Calon Pemimpin Bermoral
Pimpinan PP Muhammadiyah dan PBNU gelar pertemuan tertutup, sepakat hendaki calon pemimpin di Pemilu 2024 yang memiliki kepemimpinan secara moral.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PP Muhammadiyah menyambangi Kantor PBNU di Kawasan Senen, Jakarta Pusat.
PP Muhammadiyah dipimpin Ketua Umum Haedar Nashir dan jajarannya, disambut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Pertemuan selama kurang lebih dua jam tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan.
Satu di antaranya soal bagaimana kedua organisasi tersebut menghendakinya adanya calon pemimpin di Pemilu 2024 yang memiliki kepemimpinan secara moral.
"Kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik, segala sesuatunya ini jadi tak hanya didrive oleh kepentingan pragmatis, tentu membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia menjadi lebih berkeadilan," kata Gus Yahya dalam konferensi pers, Kamis (25/5/2023).
Sementara itu, Haedar menjelaskan lebih jauh soal kebutuhan akan kepemimpinan moral yang dimaksud dalam pembahasan dengan Gus Yahya.
Haedar mengatakan bahwa kontestasi di Pemilu 2024 nanti tak hanya fokus pada bagaimana pemilu berjalan luber jurdil dan bermartabat.
"Tapi ada visi dan arah moral sekaligus visi kebangsaan yang kokoh, sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-semata, who gets what when and how," kata dia.
Namun, dia menekankan bagaimana visi kebangsaan apa yang mau dibawa dan diwujudkan para calon baik yang berkontestasi di eksekutif atau Pilpres maupun legislatif atau Pileg.
"Berangkat dari pondasi yang diletakkan para pendiri bangsa, dan tadi kepemimpinan moral istilah yang kita sepakati yang bisa mendrive kontestasi itu," kata dia.
Baca juga: UU Pemilu Hingga UU IKN Paling Banyak Diuji di MK Sepanjang 2022
Dia berharap dengan adanya kebutuhan akan kepemimpinan moral ini, siapapun tokoh yang terpilih di pilpres maupun para caleg merupakan sosok pemimpin yang terbaik.
"Tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, sehingga tak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya, dan ini sangat krusial, dan kami sebagai kekuatan keagamaan dan kemasyarakatan yang non politik praktis punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri," tandasnya.
