TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmo Harsono turut menanggapi polemik cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.

Menurut Sukmo, partai yang anti terhadap kata cawe-cawe sebenarnya wujud protes karena bakal calon presiden (bacapres) yang mereka dukung tidak ikut di-endorse Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Partai yang anti kata cawe-cawe sebenarnya mereka protes karena bakal capresnya tidak ikut di-endorse, simple datang saja baik-baik ke Pak Jokowi sampaikan sekarang bukan oposisi lagi, siap melanjutkan pembangunan."

"Insya Allah akan diterima dengan baik dan akan di-endorse," ungkap Sukmo melaui keterangan tertulis, Rabu (31/5/2023).

Eks Waketum PBB itu menilai jika dilihat dari sudut pandang oposisi, maka Jokowi seolah tidak adil dalam memberikan dukungan bacapres.

"Padahal faktanya cawe-cawe yang dimaksud adalah agar Pemilu berjalan jurdil, demokrasi berjalan baik, aman dan tidak ada keterbelahan," ungkap Sukmo.

Baca juga: Denny Indrayana soal Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024: Harusnya Presiden Jadi Wasit

Menurutnya, Presiden Jokowi ngayomi semua pihak termasuk partai.

"Tapi jika sejak awal ada partai sudah menyatakan oposisi dan selalu berbeda pendapat dalam semua kebijakan pemerintah maka logis kan kalau menjadi tidak dekat kesehariannya, tidak berarti bermusuhan," ujar Sukmo.

Sukmo menyarankan partai yang menyatakan oposisi untuk datang ke Jokowi dan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program presiden.

"Maka saya yakin semua akan seperti paduan suara kompak dan indah pada akhirnya."

"Bersama sama menyambut Pemilu 2024 dengan riang gembira. Siapapun yang menang adalah kemenangan bersama," tutur Sukmo.

Baca juga: Pakar Soal Cawe-Cawe Jokowi: Peran Presiden di Pemilu Wasit, Jika Tak Netral Langgar Konstitusi

Statement Jokowi

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Jokowi menyinggung soal dirinya yang ikut campur dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar dengan dirinya ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Pemred TV One Karni Ilyas seusai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi.

Jokowi mengklaim ikut cawe-cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Baca juga: Respons Demokrat soal Jokowi Cawe-cawe: Harusnya Fokus pada Tugas Utama

Hal senada disampaikan pegiat media sosial Helmy Yahya yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Jokowi, kata dia, mengakui ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

“Tentang cawe-cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe,” pungkasnya.

Tanggapan Koalisi Perubahan

Sementara itu pihak yang mengkritik cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 datang dari Partai Koalisi Perubahan.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan lakukan saja apa yang ingin dilakukan terserah.

"Kalau sudah tidak punya malu, lakukan apa saja sak karepmu (Terserah kamu)," kata Gus Choi dihubungi Selasa (30/5/2023).

Kemudian ketika ditanyakan apakah ada hal lain yang ingin disampaikan. Gus Choi menyebutkan dirinya enggan mengomentari lebih lanjut.

Sementara itu Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal juga ikut merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut Iqbal sikap Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan.

"Sikap Presiden Jokowi bukan sikap presiden yang negarawan," kata Iqbal dihubungi Selasa (30/5/2023).

Iqbal melanjutkan harusnya Jokowi tidak perlu khawatir, karena calon-calon presiden yang ada secara pendidikan dan pengalaman lebih baik dari Presiden Jokowi.

"Apalagi Anies Baswedan yang juga alumni UGM, ahli ekonomi dan seorang pendidik," tegasnya.

Menurut Iqbal seharusnya seorang presiden memiliki sikap negarawan menjadi pengayom semua calon presiden.

"Etikanya seorang presiden adalah negarawan, menjadi pengayom semua calon, tanpa membedakan dari partai mana, apalagi kandidat yang ada pernah membantunya dalam kabinet," tutupnya.

Kemudian Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga ikut merespons pernyataan Jokowi yang mengakui cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut Herzaky seharusnya Presiden Jokowi fokus saja pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

"Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Seharusnya, beliau fokus saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya," kata Herzaky dihubungi Selasa (30/5/2023).

Herzaky melanjutkan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Presiden Jokowi. 

"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY," sambungnya.

Baca juga: Klarifikasi Seskab Pramono Anung soal Jokowi Cawe-cawe, Tegaskan Presiden Tak Akan Endorse Capres

Kemudian dikatakannya hal itu ditambah dengan biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak. 

"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," tegasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rahmat W. Nugraha, Reza Deni)