Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres mendatang dinilai pakar hukum tata negara dapat mempengaruhi ketata negaraan.

Sebab Jokowi dinilai kerap mengendorse bakal calon presiden pilihannya menggunakan fasilitas negara.

Misalnya, saat Ganjar Pranowo diajak naik pesawat Kepresidenan usai diresmikan sebagai bakal calon presiden PDIP.

Baca juga: Denny Indrayana Bikin Puisi, Singgung Pemilu 2024 Ditunda hingga Cawe-cawe Jokowi

"Gimik apa yang sedang dipakai, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, kalau dia tahu ada seseorang jadi calon presiden, mestinya dia tidak mau berbuat formil ketatanegaraan kita, baik naik pesawat presiden, ketemu dan segala macam untuk menunjukkan saya mendukung orang ini," ujar Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari dalam Seminar Refleksi Tengah Tahun: Cawe-cawe Demokrasi pada Minggu (11/6/2023).

Sebagai petugas partai, Feri menilai bahwa Jokowi wajar tidak netral.

Namun sebagai Presiden RI, Jokowi tak semestinya menunjukkan ketidak netralan itu di hadapan publik.

Sikap cawe-cawe Jokowi pun disebut Feri sudah berlebihan.

Baca juga: PKS Sebut Jokowi Tak Cerminkan Sosok Negarawan Jika Ikut Cawe-cawe Pilpres 2024  

"Tidak netral sepenuhnya, yes. Mana ada orang partai politik. Tetapi dia tidak boleh menunjukkan sikap keberpihakan, apalagi berlebihan. Dan bagi saya presiden ini cukup berlebihan," ujarnya.

Sikap cawe-cawe ini pun dinilai Feri sudah mengkhawatirkan. Sebab, Jokowi dianggap tengah membangun rute cawe-cawe tersebut dengan menyertakan instrumen negara.

Satu di antaranya, posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipegang oleh adik iparnya sendiri.

"Kita curiga, kenapa ketua mahkamah konstitusi harus adik ipar presiden? Jauh sebelum senior saya ke MK, kita sudah bicara bagaimana membuat Mahkamah Konstitusi itu independen. Sebab lembaga ini akan mengoreksi kerja kerja politik dari pemerintah dan DPR," katanya.

Sebagai informasi, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi pertama kali terungkap saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi (Pemred) media massa.

Pihak istana pun membenarkan adanya cawe-cawe.

Baca juga: Jokowi Sebut Cawe-cawe Kewajiban Moral, Gerindra: Presiden Nggak Boleh Lepas Tangan Begitu Saja

Namun ditegaskan bahwa cawe-cawe Jokowi dimaksudkan agar Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis.

Selain itu, cawe-cawe juga dimaksudkan agar presiden selanjutnya dapat meneruskan kebijakan-kebijakan Jokowi.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin, (29/5/2023).