Nama-nama itu bisa diusung sebagai pimpinan di daerah atau kepala daerah termasuk nama capres-cawapres.

Abdul Mu'ti menjelaskan alasan usulannya itu.

Kata dia, agar masyarakat bisa mendapatkan banyak alternatif.

"Soal calon presiden dan wakil presiden sejak awal Muhammadiyah mengusulkan supaya spektrumnya diperluas. dan pilihan-pilihan alternatif nya juga harus diperluas," kata Abe.

Pernyataan dari Abe ini juga sekaligus merespons soal masuknya nama Menko PMK Muhadjir Effendy dalam bursa Cawapres PDIP untuk Ganjar Pranowo.

Kata dia, dengan adanya nama Muhadjir Effendy tersebut, maka kini publik memiliki alternatif soal nama lain yang potensi maju sebagai pemimpin.

Hanya saja, Abe mengembalikan terkait dengan keputusan pengusungan nama capres dan cawapres tersebut kepada para pimpinan parpol dan koalisi.

Karena berdasarkan amanat Undang-Undang, seseorang bisa diusung sebagai capres atau cawapres dan mengikuti pemilu harus melalui dukungan dari partai politik.

"Karena sekali lagi memang kewenangan konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu kan ada ditangan partai politik," ucap dia.

Meski demikian, Abe berharap, agar seluruh partai politik bisa mendengar aspirasi publik, termasuk dari PP Muhammadiyah soal pengusungan nama capres-cawapres ini.

"Kami memohon kepada partai politik untuk dengarlah dan seraplah aspirasi masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian juga pertimbangkan ya usulan-usulan itu sebagai bagian dari bagaimana partai juga tidak hanya menyerap aspirasi elit tetapi juga menyerap aspirasi kaum alit," tukas dia.