TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Rakyat untuk Demokrasi yang diinisiasi Aldera memastikan turut melakukan perhitungan suara dalam rangka mengawal Pemilu 2024.

Hasil perhitungan suara yang dilakukan pihaknya bakal diumumkan selambatnya 7 hari setelah pencoblosan.

Ketua Dewan Pengurus Aldera, Teddy Wibisana menekankan lambatnya waktu perhitungan berpotensi menjadi celah timbulnya kecurangan. 

Karenanya waktu rekapitulasi dan pengumuman hasil diperoleh menjadi hal krusial dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

"Pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat krusial, menuju penetapan hasil Pemilu. Berbagai kecurangan Pemilu dapat terjadi dan karenanya perlu pengawalan ketat," kata Teddy saat kegiatan deklarasi Kawal Pemilu 2024 untuk Demokrasi di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, penetapan hasil Pemilu diatur dengan ketentuan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.

Sementara KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara.

Adapun hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. 

Hasil perhitungan Pemilu 2024 yang dipublikasikan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi nantinya akan menjadi pembanding dari rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menyamai lembaga resmi (KPU) tidak mungkin, tapi kami punya hasil yang sahih juga," katavTeddy.

Ia pun menekankan hasil perhitungan silura yang dilakukan pihaknya diharapkan tak digunakan sebagai media gugatan oleh pihak yang kalah.

"Kami bukan penanding KPU, tapi kami menjadi pembanding," ujarnya.

Baca juga: Aldera Dorong Pemerintah Tetapkan 21 Mei Sebagai Hari Reformasi

Dalam deklarasi yang dibacakan, Dr Valentina Sagala selaku Sekretaris Umum Aldera menyampaikan semakin lama proses penghitungan suara, semakin besar risiko kecurangan. 

KPU disebut tidak dapat dengan cepat dan akurat mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu.