Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) mendorong sosialisasi pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Sekretaris Advokasi (PPUAD) Mahretta Maha memberikan beberapa saran supaya nantinya dapat diterapkan, khususnya oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Baca juga: Ketegangan Jelang Pemilu 2024 Kian Terasa, HNW: Butuh Relaksasi Nasional Semacam Seni dan Budaya

Pertama, PPUAD meminta supaya adanya pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam setiap penyelenggaraan sosialisasi pemilu yang diselenggarakan.

Kemudian juga penyelenggara pemilu harus memuat informasi dan materi yang berkaitan dengan pemilih penyandang disabilitas dalam setiap sosialisasi pemilu.

KPU juga didorong untuk membentuk relawan yang inklusif di seluruh wilayah di Indonesia.

"Relawan tersebut merupakan perwakilan dari kelompok rentan seperti kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemilih pemula dan kelompok marginal lainnya," kata Mahretta, Jumat (28/7/2023).

Baca juga: PPUAD Dorong Iklan Pemilu Dapat Dipahami Kelompok Disabilitas

"Relawan demokrasi ini akan mensosialisasikan pemilu dan demokrasi kepada kelompok masyarakat yang diwakilinya agar mereka dapat memahami arti demokrasi dan pentingnya mengikuti pemilu serta kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh KPU," sambungnya.

Sebelumnya, Mahretta sempat mengatakan Pemilu 2024 kali ini mengalami kemunduran bagi kelompok disabilitas.

Sebab, dalam segala langkahnya, lembaga penyelenggara pemilu kurang mengapresiasi kelompok marjinal ini. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Pemilu 2019.

Hal itu ia tekankan dalam diskusi bertajuk Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif, di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

"Pemilu tahun ini agak mundur dari pemilu tahun lalu, lebih baik dari disabilitas. Betul hawa panas, tapi pendekatan teman-teman KPU ke disabilitas lebih diapresiasi. Sekarang merasa left behind," ujar Mahretta.

Lebih lanjut, Mahretta tahu penyelenggara pemilu sudah melakukan beberapa kegiatan dan sosial yang melibatkan kaum disabilitas. Namun hal itu, katanya, tidak berjalan maksimal.

Sebab hasil dari kegiatan dan sosialisasi itu tak menghasilkan apa-apa dan berakhir dengan kelompok disabilitas yang tak mengerti ihwal kepemiluan.

"Mereka sudah bilang, 'sudah kok melaksanakan'. Karena pelibatan itu bukan pelibatan organisasi hasil yang kami dapat pun tidak maksimal," tuturnya.

"Ketika kami tanya teman disabilitas mereka enggak paham. Enggak tahu mau pemilu. Untuk jadwal Pilkada saja mereka enggak tau," Mahretta menambahkan.

Sebagai informasi, Bawaslu RI melakukan deklarasi pemilu ramah disabilitas.

Baca juga: KPU Siapkan 2.700 Kotak Suara Berbahan Karton untuk Pemilu 2024

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan ada empat tujuan dari lahirnya deklarasi itu.

Pertama, ialah berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik  disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.

"Kemudian berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang," ujar Lolly usai deklarasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

"Ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan," sambungnya .

Lalu yang terakhir ialah meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 secara inklusif.

Pemilu ramah akses disabilitas, jelas Lolly, adalah konsep yang menekankan pentingnya untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi individu dengan disabilitas dalam proses pemilihan umum.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilihan politik.