Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu ekses negatif sistem demokrasi langsung, adalah biaya atau modal politik yang besar. 

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebelumnya menyebutkan modal kampanye untuk memenangkan satu kursi dalam Pemilihan Legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai 40 miliar rupiah. 

Tingginya biaya atau modal politik ini, menurut publik dan warga net (netizen), berdampak negatif bagi jalannya pemerintahan dan tata kelola negara.

Publik menilai, tingginya biaya pemenangan, membuat politisi dan legislator terpilih, berupaya 'balik modal' dalam waktu singkat. Kondisi ini berimbas pada rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) dan DPR. 

Indikator Politik Indonesia misalnya salah satu lembaga survei politik, merilis data pada 4 Juli 2023 lalu. Berdasarkan survei, tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR hanya sebesar 65,3 persen dan 68,5%. 

Mirisnya, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, angka tersebut meningkat dibandingkan periode Juni 2022. 

Tahun lalu, kepercayaan publik kepada parpol dan DPR mentok di angka 56,6% dan 62,6%. Muncul kekhawatiran, rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR, akan menurunkan antusiasme dan partisipasi publik dalam pemilihan umum (Pemilu). Padahal, partisipasi publik dan masyarakat dalam demokrasi merupakan kekuatan dalam kontrol kekuasaan. 

Terkait hal tersebut ada beberapa kelompok masyarakat yang secara aktif berkontribusi menjaga marwah demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024.

Salah satunya melalui rilis aplikasi teknologi bernama MenangPemilu2024. 

MenangPemilu2024 adalah hasil insiatif masyarakat terkait efisiensi dan penurunan biaya kampanye atau ongkos politik. 

MenangPemilu2024 adalah layanan teknologi berbasis pengolahan gambar dan sistem informasi yang dapat diakses berbagai perangkat. 

Sasaran pengguna MenangPemilu2024 adalah pemilih dan pemilik suara (voters), calon legislator (caleg), kandidat pemimpin daerah, calon presiden, serta partai politik. 

Dengan aplikasi ini, voters dapat mengakses informasi detail, serta program kerja dan janji politik dari seluruh kandidat baik itu calon legislatif di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional.

Baca juga: ICW Respons Cak Imin: Politik Uang Sangat Berpotensi Antarkan Politisi ke Proses Hukum