Dikatakan Riefky, Anies juga sudah menyampaikan hal itu kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri. 

Setelah itu, Tim 8 Koalisi Perubahan sempat merencanakan deklarasi capres dan cawapres dalam beberapa kesempatan.

Akan tetapi, Riefky menyebut, rencana deklarasi itu beberapa kali batal terlaksana.

Pihaknya menduga, batalnya rencana deklarasi itu karena Anies patuh dengan Surya Paloh untuk mengurungkan deklarasi. 

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi."

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata Riefky. 

Pekan lalu, kata Riefky, ketiga partai sejatinya sudah sepakat untuk segera menggelar deklarasi pasangan calon Anies dan AHY. 

Kesepakatan itu tercapai setelah Anies bertemu Surya Paloh pada 24 Agustus 2023 dan SBY pada 25 Agustus 2023. 

Rencananya, deklarasi itu akan digelar pada awal bulan depan. 

"Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," kata Riefky. 

Namun, sejuta sayang bagi Demokrat yang harus menelan pil pahit karena batalnya deklarasi tersebut. 

"Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," ujar Riefky. 

(Tribunnews.com/Milani Resti)