Baru, setelahnya Tim 8 mengabarkan kepada Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lalu Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri.

Menurut Riefky, saran dari Tim 8 itu disambut baik oleh Surya Paloh.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8."

"Sedangkan SBY dan Salim Segaf setuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," ungkap Riefky.

Lantas, saat pertemuan bersama Tim 8 dan SBY, Anies menyampaikan rencana deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.

Bahkan, Anies sudah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani.

Surat itu kemudian diserahkan kepada Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (25/8/2023).

Di surat itu tertulis, Anies meminta secara resmi agar AHY bersedia menjadi cawapresnya.

"Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023."

"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu)."

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya," tutur Riefky.

Namun, di tengah proses persiapan deklarasi capres dan cawapres, Surya Paloh menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies, Selasa (29/8/2023).

Penetapan ini, menurut Riefky, dilakukan di NasDem Tower tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkapnya.