Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat tetap akan memakai nama Koalisi Perubahan, jika pada akhirnya berpisah dengan Partai NasDem.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOPKK) Demokrat, Herman Khaeron, menjawab ke mana arah koalisi usai Anies Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

"Kalau pun nanti keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, atau tetap kita akan membawa nama Koalisi perubahan ini. Karena sejatinya dengan membentuk koalisi baru, mereka mungkin dengan nama baru," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Herman menilai, sejatinya Partai NasDem tidak cocok lagi menggunakan Koalisi Perubahan jika berpisah dengan Demokrat.

Pasalnya, rekan koalisi barunya yakni PKB adalah sama-sama parpol pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Kawinkan Anies-Cak Imin, Politikus Demokrat Tuding Ada Mastermind di Balik Kesepakatan NasDem & PKB

"Ini kan sebetulnya sudah tidak ada perubahan di sana. Ini kan memang dari partai-partai pemerintah gitu ya. Ya tentang apakah kedepannya akan merubah, ya terserah koalisi mereka, itu adalah hak dan kedaulatannya mereka," ucapnya.

"Namun saya kira visi perubahan kedepan adalah perbaikan, ya tentu ini menjadi bagian kami yang selama ini di luar pemerintah," tandasnya.

Adapun isu duet Anies dan Cak Imin, diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Dia mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa NasDem dan PKB telah bersepakat untuk berkoalisi.

Baca juga: Demokrat Ungkap Surat Tangan Anies Pinang AHY, Sudah Sebut Nasdem Mantan Mitra Koalisi

Menurut Riefky, kabar itu disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu (30/8/2023) kemarin.

"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky, Kamis (31/8/2023).

Dia menegaskan persetujuan kerja sama itu keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky.

Riefky menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.