TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencermati dinamika perkembangan politik terkini, terutama terkait deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Tim Hukum Nasional Anies Baswedan (THN ABW) turut buka suara.

Ketua THN ABW, Ari Yusuf Amir menyebut pihaknya mendukung sepenuhnya keputusan politik yang diambil oleh Anies Baswedan.

Baca juga: Pilih Nama Koalisi Indonesia Maju, Prabowo: Nama yang Baik, Diletakkan Dasar-Dasar Baik oleh Jokowi

“Apa yang dilakukan oleh Anies sampai saat ini masih berada dalam koridor hukum yang benar. Termasuk dalam hal pemilihan calon wakil presiden (cawapres) yang kini sedang ramai di media,” kata Ari, Sabtu (2/9/2023).

Ari mengungkapkan mengacu pada komitmen dan kesepakatan koalisi partai politik pendukung Anies, posisi cawapres yang akan berpasangan sepenuhnya diserahkan kepada Anies.

“Dengan demikian, siapapun yang akhirnya dipilih oleh Anies untuk mendampinginya sebagai wakil dalam kontestasi Pilpres adalah sesuai kesepakatan. Dan oleh sebab itu THN ABW tetap solid dan akan bekerja sepenuhnya untuk Anies dalam hajatan pilpres,” ujar Doktor ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Anies telah menunjuk Ari Yusuf Amir sebagai Ketua Tim Hukumnya melalui surat penunjukan tertanggal 8 Mei 2023.

Tugas utama dari tim hukum ini adalah mengamankan seluruh kepentingan hukum Anies, selama proses pencalonannya sebagai Presiden RI dalam pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sejak penunjukan itu, selaku Ketua THN ABW, Ari langsung menindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis dan kerja cepat.

Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh THN ABW adalah konsolidasi jaringan dalam rangka pembentukan organisasi. Langkah ini ditempuh karena THN ABW akan membentuk struktur organisasi dari level pusat sampai dengan level Kabupaten/Kota.

Baca juga: Pengamat: PKB Memang Bisa Bantu Elektoral Anies Baswedan, tapi Cak Imin Belum Tentu Sosok yang Tepat

Dalam perkembangannya, kini THN ABW telah terbentuk secara resmi di 20 Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Struktur THN ABW ditargetkan akan selesai dibentuk pada bulan September ini di seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan pembentukan struktur di berbagai wilayah Indonesia, THN ABW memperkuat organisasi dengan menyiapkan buku pedoman kerja penanganan pelanggaran pemilu secara komprehensif.

Mulai dari teori, regulasi, peta daerah rawan pelanggaran, potensi dan modus pelanggaran, sampai pada strategi penanganan. Buku ini telah selesai dikerjakan dan siap untuk diperbanyak dan disebarkan.

THN ABW secara aktif juga memberikan pembekalan hukum bagi para relawan Anies dalam rangka memperkuat kapasitas hukum.

Program ini dilaksanakan secara hybrid, baik online maupun offline di beberapa daerah, bekerja sama dengan simpul-simpul relawan Anies.

THN ABW juga melakukan pendampingan-pendampingan hukum kepada mereka yang mengalami masalah hukum berkaitan dengan aktivitasnya memenangkan Anies sebagai capres.

THN ABW juga aktif melakukan monitoring dan analis media, terkait isu-isu kepemiluan, sebagai bahan dalam mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.

Baca juga: Cak Imin Jadi Duet Anies di Pilpres, PDIP Klaim Suara NU Akan Mengalir ke Ganjar

“Anies selalu menegaskan bahwa THN ABW ini dibentuk untuk turut serta memastikan hadirnya pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Pemilu yang dimaknai bukan sekedar metode kompetisi elit semata, tetapi sarana pelembagaan demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan bermakna berdasarkan konstitusi. Hanya dengan itulah kita akan memperoleh pemimpin Indonesia yang legitimate. Pemimpin yang menghantar kita pada tujuan bernegara,” ujar Ari.