TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung ke PSI menyisakan pertanyaan besar kepada PDIP.

Beranikah mereka memberi sanksi kepada keluarga Presiden Jokowi sebagaimana sikap tegas PDIP yang memecat Gubernur Maluku dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku?

Sekadar mengingatkan, PDIP mengambil sikap tegas saat mendepak Gubernur Maluku Murad Ismail karena ada anggota keluarganya yang berbeda partai.

Pengamat politik Herry Mendrofa mengatakan mungkin saja PDIP akan bersikap tegas sebagaimana yang mereka lakukan di Maluku.

"Ini kan menyangkut persoalan AD ART PDIP maka fatsunnya sudah demikian. Dan konsekuensi logis juga jika ini dilanggar oleh Jokowi, mungkin saja PDIP akan memberikan sanksi tegas misalnya pencabutan status kader," ujar Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (22/9/2023).

Hanya saja, ia menilai, hingga saat ini status Kaesang di PSI ini kan spekulatif.

"Namun bila memang akhirnya jadi, maka sudah memenuhi unsur pelanggaran internal dan saya kira akan diberikan sanksi," kata Herry.

Namun, di sisi lain, ia mengungkapkan opsi lain yang bakal terjadi atau diambil PDIP terkait hal ini.

"Di sini kita perlu ingat juga, ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni soal Pilpres. Sangat mungkin juga PDIP tak mengambil sikap frontal, karena mereka juga masih membutuhkan Jokowi dalam konteks efek elektoral," ujarnya.

"Dugaan saya akan ada win-win di kedua belah pihak, tak segampang itulah. Situasinya juga tidak bisa disamakan 100 persen dengan kasus Murad Ismail," pungkasnya.

Sementara Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, dalam kasus Kaesang, publik akan menanti bagaimana ketegasan sikap dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Ujang mencontohkan soal penegakan aturan organisasi PDIP yang tegas pada kader PDIP yang menjadi Gubernur Maluku Utara Murad Ismail.

Dijelaskan Ujang, Murad dipecat PDIP, karena istrinya bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Karena itu, kita lihat apakah ada keberanian atau tidak dari Jokowi untuk menendang aturan itu. Artinya kalau Kaesang masuk PSI artinya melangar aturan di PDIP. Jadi kita lihat saja perkembangannya bagaimana," ujarnya.