TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjawab perkataan sejumlah pihak yang mengkritiknya lantaran menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai.

Dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDIP, Megawati mengatakan, hal tersebut ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Mantan Presiden RI itu pun menyatakan bahwa dirinya juga merupakan petugas dan kader PDIP.

"Saya sampai bungung, kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader, kok saya diomongkan terlalu sombong," ucap Megawati, Minggu (1/10/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Lewat Pernyataan di Rakernas PDIP, Presiden Jokowi Dinilai Beri Sinyal Ganjar untuk Jadi Penerusnya

"Itu adalah AD/ART di partai kita."

"Saya pun petugas partai lho, ditugasi kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri kemudian melanjutkan, mekanisme dirinya menjadi Ketua Umum PDIP berdasarkan aturan partai.

Sehingga tak mungkin orang-orang dari luar PDIP, tiba-tiba terpilih menjadi Ketum.

"Tak mungkin orang lain itu tiba-tiba jadi ketua umum, karena terus siapa yang mau milih? kalau tiba-tiba orang luar yang mau dipilih karena itu melanggar AD/ART," sambung Mega.

"Nah, bayangkan kok kita tak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini," ucapnya.

Menurut Mega, pernyataan atau kritik yang sering datang kepadanya itu kontradiktif.

Seorang calon presiden harus terlebih dahulu ditentukan oleh partai pengusung kemudian dipilih rakyat.

Misalnya, saat ini ada tiga bacapres di Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) mendatang.

Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. 

"Dengan demikian sering kontradiktif, ada yang mengatakan presiden itu dipilih oleh rakyat? Ya, betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu, untuk dipilih," jelas Mega.

"Nah sekarang ini calon [presiden] ada tiga, itu 'kan diberi nama oleh partai-partai lain, jadi harus ditata pikiran kita bahwa itu sebetulnya bukan sebuah hal yang benar," tuturnya.

Diketahui, Megawati memang selalu memanggil Presiden Jokowi sebagai petugas partai di sejumlah kesempatan.

Selain Jokowi, Ganjar Pranowo pun disebut Megawati sebagai petugas partai.

Termasuk ketika mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres PDI-P pada 21 April 2023, Megawati menyebut Ganjar merupakan kader dan petugas partai yang ditingkatkan penugasannya menjadi bakal calon RI-1.

Hal inilah yang kemudian ditanyakan oleh mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kepada bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu.

Mulanya, mahasiswa bernama Naufal mengutip omongan Megawati Soekarnoputri yang menyebut Ganjar sebagai kader dan petugas partai setelah dideklarasikan sebagai bacapres.

"Jujur saja, saya mengagumi bapak, merasa kecewa ternyata bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai," kata Naufal di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Naufal lalu bertanya kepada Ganjar apakah akan menjadi petugas partai ketika terpilih menjadi presiden.

Menjawab pertanyaan itu, Ganjar meminta Naufal tak perlu khawatir terhadap dirinya sebagai petugas partai atau tidak.

"Anda tidak perlu takut soal (saya) petugas partai atau tidak," ujarnya.

"Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani," ucap Ganjar menambahkan.

Ia lalu meminta Naufal agar mengecek rekam jejaknya selama memimpin Jawa Tengah apakah berpihak kepada partai.

"Maka kalau Anda research tentang saya apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya berpihak hanya pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan," ucap Ganjar.

Adapun, saat itu Ganjar datang ke FISIP UI memenuhi undangan mengisi acara Kuliah Kebangsaan.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku)