Wacana 2 Poros di Pilpres 2024 Pupus, Pengamat Nilai Ada Konflik Politik Antara Megawati dan Jokowi
Pengamat politik asal Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, memberikan komentar atas pupusnya wacana dua poros di Pilpres 2024.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik asal Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, memberikan komentar atas pupusnya wacana dua poros di Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).
Isu duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 tampaknya tak bakal terlaksana.
Hal tersebut telah ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Kemayoran Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Alhasil, sampai saat ini, masih ada tiga bakal calon presiden (bacapres) yang akan berkontestasi. Selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ada nama Anies Baswedan.
Baca juga: Respons Gerindra usai Megawati Tutup Peluang Duet Prabowo-Ganjar, Tegaskan Hubungan dengan PDIP Baik
“Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang," kata Selamat Ginting dikutip dari TribunJakarta.com.
Ginting melanjutkan, menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini, konflik kepentingan politik antara Megawati dengan Jokowi tak bisa diselesaikan dengan konsesus politik, terang Ginting.
"Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar. Sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo," sambungnya.
"Jadi jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu," papar Ginting.
Ia kemudian menjelaskan bahwa Megawati sebenarnya memiliki utang politik kepada Prabowo Subianto.
Utang tersebut termanifestasi melalui Perjanjian Batutulis pada Mei 2009 silam.
"Di mana isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres tapi nyatanya, utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019," kata Ginting.
"Tapi dengan keputusan Rakernas PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP," lanjutnya.
Ginting lantas berujar, Jokowi bisa menjadi presiden karena mendapatkan tiket dari PDIP.
