Wacana 2 Poros di Pilpres 2024 Pupus, Pengamat Nilai Ada Konflik Politik Antara Megawati dan Jokowi
Pengamat politik asal Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, memberikan komentar atas pupusnya wacana dua poros di Pilpres 2024.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Garudea Prabawati
Ginting menilai, rencana politik Megawati juga tidak sama dengan rencana politik Prabowo maupun Jokowi.
Kemungkinan Kongres PDIP 2025 mendatang, jika mulus, akan terjadi peralihan estafet kepemimpinan dari Megawati kepada putrinya Puan Maharani.
“Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat," tutur Ginting.
"Seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang justru tidak berada di kandang banteng, melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI," jelasnya.
Kata Megawati soal Isu Prabowo-Ganjar
Pada acara Rakernas IV PDIP, Megawati Soekarnoputri justru mengaku bingung soal isu duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto.
"Lho saya sendiri sampai bingung, kan di media tiba-tiba dibilang sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya, aku terus di rumah melongo wae (heran saja), ini yang ngomong sopo ya (ini yang bilang siapa ya)," ucap Megawati di hadapan kader PDIP, Minggu (1/10/2023).
"Hla aku ketua umumnya malah nggak ngerti (tidak tahu)," lanjutnya, dikutip dari kanal YouTube PDI Perjuangan.
Megawati pun meminta kabar tersebut tidak didengarkan lantaran tidak benar.
"Coba wis nggak usah didengerin, kok enak banget, gathuk-gathukken (kok enak banget menggabungkan-gabungkan)," ucap ibunda dari Ketua DPR RI Puan Maharani ini.
Hasil Rakernas IV PDIP
Sementara itu, melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sudah dipastikan bahwa Ganjar akan maju sebagai bacapres.
Mengenai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar, sosok tersebut akan diumumkan oleh Megawati selaku Ketum PDIP pada momen yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Meliputi dinamika politik, pergerakan tiga pilar partai di akar rumput, kesiapan badan pemenangan pemilu legistlatif, dan konsolidasi tim pemenangan presiden.