Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Polri Petakan 12 Wilayah Hukum Polda yang Rawan di Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Polisi mengatakan pemetaan kerawanan itu berdasarkan data dari Badan Intelejen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Erik S
zoom-in Polri Petakan 12 Wilayah Hukum Polda yang Rawan di Pemilu 2024, Ini Daftarnya
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Simulasi kericuhan pemilu legislatif dan pemilu presiden ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan kepolisian dalam menjaga serta mengamankan jalannya Pemilu. 

Laporan Wartawan Tribunews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri mengungkapkan 12 wilayah hukum Polda masuk klasifikasi sangat rawan dan menjadi prioritas pertama dalam pengamanan Pemilu 2024.

Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Muhammad Firman mengatakan pemetaan kerawanan itu berdasarkan data dari Badan Intelejen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

"Yang mana ada 12 Polda merupakan prioritas pertama, prioritas pertama merupakan prioritas (daerah) yang sangat rawan," kata Firman di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023). 

Baca juga: Ketua KPU Yakin Pemilu 2024 Minim Konflik dan Tidak Serumit Tahapan pada Tahun 2019

Adapun 12 polda yang masuk kategori prioritas pertama adalah wilayah hukum Polda Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Tengah, Metro Jaya, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Papua.

Sementara untuk 22 wilayah Polda lainnya masuk dalam kategori rawan atau prioritas kedua.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan, perbedaan tingkatan kerawanan itu pun membedakan cara penanganannya. Namun ia tak membeberkan indikator apa yang membuat suatu daerah bisa masuk klasifikasi sangat rawan.

Berita Rekomendasi

"Misalnya untuk daerah sangat rawan itu ditempatkan dua personel untuk satu TPS, dibantu ada personel anggota linmasnya," tuturnya.

"Untuk daerah aman, bisa dua personel Polri untuk 8-16 TPS karena wilayah aman, itu semua kalkulasi berdasarkan indeks potensi kerawanannya," ia menambahkan.

Dalam mengawal jalannya Pemilu 2024, Polri juga bakal secara resmi mulai melaksanakan Operasi Mantap Brata per tanggal 17 Oktober 2023 yang berlangsung selama 222 hari. 

Baca juga: Jaga Keutuhan Bangsa dan Negara, JK Pilih Ambil Posisi Netral di Pemilu 2024

Dalam pengerahan personel, Polri bakal menyesuaikan karakteristik dan kerawanan di masing-masing daerah. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas