Ketua Umum PBB: Politik Itu Jangan Terkesan Timbulkan Dinasti dan Restu-restuan
Tak hanya perihal dinasti politik, Pakar Hukum Tata Negara itu menyinggung soal restu dari pemerintah soal menentukan pemimpin.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyoroti perihal kondisi politik tanah air belakangan ini.
Beberapa diantaranya yakni mulai berhembusnya narasi dinasti politik usai adanya wacana putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berpotensi maju sebagai cawapres.
Baca juga: Gibran Santer Jadi Cawapres, Projo Sebut Omong Kosong Soal Narasi Dinasti Politik
Kemungkinan Gibran maju sebagai cawapres itu makin kuat usai adanya gugatan batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Terkait hal ini, Yusril menyinggung soal tradisi politik di Indonesia. Menurutnya, jangan sampai terlihat dengan nyata hal-hal yang erat kaitannya dengan dinasti politik justru nampak dipermukaan.
"Jadi apakah itu baik bagi tradisi politik kita? Menurut saya sebenarnya gaperlu ada hal-hal seperti itu. Jadi politik itu jangan terkesan lebih harus menimbulkan satu Dinasti," kata Yusril kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).
Baca juga: Yusril Dinilai Miliki Paket Lengkap untuk Bisa Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
Tak hanya perihal dinasti politik, Pakar Hukum Tata Negara itu menyinggung soal restu dari pemerintah soal menentukan pemimpin.
Pernyataan Yusril ini didasari karena bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto akan mengkonsultasikan nama cawapresnya kepada sosok dengan julukan 'Pak Lurah'.
Menurut dia, restu itu bukan hal yang perlu dilakukan, terlebih akan ada dampak untuk pemimpin mendatang.
"Dan politik itu juga (jangan) harus ada restu-restuan seperti tadi itu," kata dia.
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan, yang harus disadari oleh para pemimpin adalah bagaimana meneruskan program yang ada di pemerintahan sebelumnya dan memperbaiki apa yang belum terselesaikan.
Akan tetapi, kata dia, dilanjutkan program itu tanpa harus menghapus yang sudah ada.
"Yang paling penting setiap pemimpin itu menyadari bahwa mereka bukan harus merobohkan atau menghapuskan apa-apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Tapi dia meneruskan apa yang baik dan tetap hormati apa yang ada itu," tukas dia.
Kekinian, Yusril Ihza Mahendra mengungkap, bahwasannya sejauh ini nama pendamping bakal cawapres untuk Prabowo Subianto masih dalam pembahasan.
