AMKI Nilai Program Prabowo Beri Makan Siang Gratis Siswa Masuk Akal, Ini Alasannya
Apakah program itu masuk akal dan dapat direalisasikan? AMKI meyakini bahwa program tersebut sangat masuk akal.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Malvyandie Haryadi
Mencermati perhitungan tersebut, AMKI yakin program ini masuk akal untuk dieksekusi meski membutuhkan biaya fantastis.
Biaya tersebut dapat dibentuk dengan cara memperketat monitoring dan pengawasan penggunaan anggaran negara.
Laporan Tahunan Penindakan Korupsi pada 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (tipikor) mencapai Rp. 42,75 triliun sepanjang tahun 2022. Adapun modus yang paling jamak dalam tipikor adalah penyalahgunaan anggaran pemerintah.
“Jangan sampai banyak celah yang membuka peluang penyelewengan anggaran, yang bocor-bocor harus kita tutup, yang maling-maling harus ditangkap malingnya, yang mark-up dan penggelembungan anggaran juga harus disikat,” tegas Frans.
Selain menutup kebocoran anggaran, Frans pun menyampaikan bahwa pada saat pandemi Covid-19 telah dilakukan refocusing anggaran pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pendemi Cocid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kalau kita cermati, total anggaran PEN dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 1.645 triliun atau rata-rata pertahun sebesar Rp 548.3 triliun. Nah kemarin sewaktu pandemi saja kita bisa refocusing anggaran, berarti kalau memang Pak Prabowo serius ingin merealisasikan program ini tentu sangat bisa dan sangat masuk akal,” ujar Frans.
Akhirnya Frans tegaskan bahwa AMKI mendukung penuh program Capres Prabowo Subianto tersebut karena selain konkrit mencegah kurang gizi dan stunting pada anak- anak Indonesia, juga sekaligus menjadi enforcement pemberantasan korupsi demi menutup kebocoran uang negara agar alokasi anggaran dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan program tersebut.
“Jadi AMKI sangat mendukung program Pak Prabowo ini karena sangat masuk akal untuk direalisasikan dengan strategi refokusing anggaran serta tentunya enforcement pemberantasan korupsi.”
“Lalu secara manfaat akan sangat besar sekali dampaknya. Melibatkan aktif koperasi otomatis akan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah,” pungkas Frans menutup pernyataannya.
