Kata Pengamat soal PDIP akan Kritik Jokowi apabila Gibran jadi Cawapres Prabowo
Pengamat politik dari Unisri, Suwardi, memberikan pandangannya soal kans PDIP jadi pengkritik Jokowi jika Gibran jadi cawapres Prabowo.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Suwardi memberikan pandangannya soal kans Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.
Jika Gibran pada akhirnya dipilih menjadi cawapres Prabowo, kemungkinan akan ada perseteruan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan Gibran merupakan kader PDIP.
Baca juga: Gibran Dideklarasikan Golkar Jadi Cawapres Prabowo, Ganjar: Semua Orang Punya Hak
Sementara itu, apabila Gibran merapat ke kubu Prabowo, putra sulung Presiden Jokowi itu dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar.
Pada acara Rapimnas Golkar, partai berlambang pohon beringin itu telah mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo, Sabtu (21/10/2023).
Suwardi menilai, apabila Gibran menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tidak akan menciptakan reaksi berlebihan dari PDIP.
Sebab selama ini, PDIP juga telah memosisikan diri sebagai pengkritik Jokowi, tetapi masih dalam batas wajar.
"Kritik PDIP kepada Presiden Jokowi melalui fungsionaris parpol maupun parlemen sudah terjadi sejak lama," tutur Suwardi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (22/10/2023).
"Namun kritik tersebut masih dalam batas wajar. Apalagi kritik-kritik terkait dengan adanya kurang maksimal kinerja pemerintahan. Ke depan masih akan sama," terangnya.
Menurutnya, PDIP masih akan berhati-hati untuk menyampaikan kritiknya terhadap Jokowi.
Kritik tersebut akan lebih banyak dilancarkan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta itu.
Apalagi, berdasarkan survei-survei yang beredar, pemerintahan Jokowi selama ini dianggap memuaskan.
"PDIP saya kira tetap berhati-hati dalam menyampaikan kritik walaupun mungkin akan lebih banyak koreksi-koreksi kebijakan," jelasnya.
"Sikap hati-hati PDIP lebih disebabkan karena tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam kategori baik bahkan sangat baik."