TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Suwardi memberikan pandangannya soal kans Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Jika Gibran pada akhirnya dipilih menjadi cawapres Prabowo, kemungkinan akan ada perseteruan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan Gibran merupakan kader PDIP.

Baca juga: Gibran Dideklarasikan Golkar Jadi Cawapres Prabowo, Ganjar: Semua Orang Punya Hak

Sementara itu, apabila Gibran merapat ke kubu Prabowo, putra sulung Presiden Jokowi itu dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar.

Pada acara Rapimnas Golkar, partai berlambang pohon beringin itu telah mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo, Sabtu (21/10/2023).

Suwardi menilai, apabila Gibran menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tidak akan menciptakan reaksi berlebihan dari PDIP.

Sebab selama ini, PDIP juga telah memosisikan diri sebagai pengkritik Jokowi, tetapi masih dalam batas wajar.

"Kritik PDIP kepada Presiden Jokowi melalui fungsionaris parpol maupun parlemen sudah terjadi sejak lama," tutur Suwardi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (22/10/2023).

"Namun kritik tersebut masih dalam batas wajar. Apalagi kritik-kritik terkait dengan adanya kurang maksimal kinerja pemerintahan. Ke depan masih akan sama," terangnya.

Menurutnya, PDIP masih akan berhati-hati untuk menyampaikan kritiknya terhadap Jokowi.

Kritik tersebut akan lebih banyak dilancarkan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta itu.

Apalagi, berdasarkan survei-survei yang beredar, pemerintahan Jokowi selama ini dianggap memuaskan.

"PDIP saya kira tetap berhati-hati dalam menyampaikan kritik walaupun mungkin akan lebih banyak koreksi-koreksi kebijakan," jelasnya.

"Sikap hati-hati PDIP lebih disebabkan karena tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam kategori baik bahkan sangat baik."

"Oleh sebab itu, serangan-serangan yang dilancarkan oleh partai berlambang banteng itu lebih banyak mengarah ke personal Jokowi," kata Suwardi.

Di sisi lain, lanjut Suwardi, Jokowi merupakan sosok presiden yang diusung oleh PDIP sehingga mereka juga turut bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah.

Alhasil, serangan-serangan dari PDIP lebih menyasar kepada personal keluarga Jokowi, yaitu politik dinasti.

"Hal kedua perlu dipahami bahwa PDIP sebagai partai penyokong utama pemerintahan ikut bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintahan," terang Suwardi.

"Itulah sebabnya serangan PDIP atas Jokowi (keluarga) pada minggu-minggu terakhir lebih mengarah pada persoalan personal."

"Khususnya terkait dengan gaya komunikasi politiknya. Dan yang paling keras, tetapi tetap terbatas tentang isu politik dinasti," jelasnya.

Meski begitu, ia berpendapat bahwa serangan mengenai isu dinasti politik tak akan membesar.

Sebab dinasti politik juga menjangkiti keluarga politisi lain di Indonesia, bukan hanya Jokowi dan keluarganya.

Apalagi, sebelumnya Jokowi mengaku memiliki data intelijen yang lengkap. Alhasil kartu AS berada di tangan ayah dari Gibran itu.

Suwardi juga berpendapat,dibandingkan politisi-politisi lain, Jokowi justru memiliki 'dosa' yang paling kecil.

Oleh sebab itu, tak ada serangan-serangan telak yang yang mengarah kepadanya, baik dari sisi kebijakan maupun perilaku korup.

"Namun serangan isu politik dinasti ini juga tidak akan membesar karena politik dinasti terjadi juga di banyak keluarga politisi di Indonesia," jelas Suwardi.

"Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi beliau memiliki data intelijen yang lengkap."

"Semua kartu mati maupun kartu troops parpol ada di tangan presiden. Termasuk PDIP. Justru Presiden Jokowi sendiri menurut perkiraan saya yang paling sedikit "dosa"-nya."

"Sehingga sampai dengan hari ini tidak satu pun pihak yang bisa menyerang presiden secara telak dari aspek kebijakan maupun perilaku korup," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni)