TRIBUNNEWS.COM - Pasca-terjadinya perubahan konstelasi politik yakni Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, resmi dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang adanya reshuffle kabinet atau perombakan kabinet.

Jokowi mengatakan reshuffle kabinet itu diperkirakan bakal dilakukan pada pekan ini.

Namun, kader PDIP ini tidak mengungkap pasti kapan reshuffle dilakukan.

"Mungkin minggu ini," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Investor’s Daily Summit 2023 di Senayan, Jakarta, Selasa, (24/10/2023).

Enggan menyebut waktu, Jokowi hanya menyatakan perombakan kabinet itu saat ini tengah dipersiapkan.

"Lagi disiapkan," ujarnya. 

Soal pos menteri mana yang akan dirombak, Jokowi juga enggan mengungkapnya.

Ia hanya memastikan reshuffle kabinet di antaranya menyasar pos Menteri Pertanian yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo setelah menjadi tersangka di KPK.

Posisi Menteri Pertanian saat ini djabat Plt yaitu Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

"Menteri Pertanian," katanya. 

Demokrat masuk kabinet, apakah AHY?

Wartawan kemudian bertanya apakah Partai Demokrat yang saat ini turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran bakal masuk ke kabinet.

Menjawab hal itu, Jokowi hanya mengangguk seakan mengiyakan pertanyaan wartawan. 

Apabila nantinya Demokrat benar masuk kabinet, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pastinya menjadi salah satu sosok yang berpeluang menjadi menteri. 

Diketahui, Partai Demokrat saat ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo setelah sebelumnya meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan. 

Demokrat keluar dari KPP karena merasa dikhianati oleh Anies Baswedan yang dianggap secara sepihak memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. 

Wacana Demokrat bakal masuk kabinet mulai menguat sejak adanya pertemuan Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin, 2 Oktober 2023 lalu di Istana Bogor.

Pertemuan itu terjadi setelah Partai Demokrat resmi menyatakan dukungannya ke Prabowo pada 21 September lalu.

Founder Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor sangat mungkin membicarakan persoalan politik kedepan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 

"Yang mereka bicarakan bisa dua, apakah soal strategu bersama untuk koalisi yang diusung Pak SBY (koalisi Indonesia Maju), atau misalnya power sharing jangka pendek," kata Hasan Nasbi dalam dialog "Gaspol - Adu Mekanik Jokowi-Mega dan Reshuffle Rabu Pon" yang tayang di YouTube Kompas.com pada 6 Oktober 2023.

Sharing jangka pendek itu, kata Hasan Hasbi di antaranya mengenai peluang Demokrat masuk kabinet. 

Hal itu terjadinya misalnya, Prabowo Subianto yang mencalonkan diri di Pilpres memilih mundur dari kabinet untuk fokus dalam Pilpres. 

Pos menteri yang ditinggalkan Prabowo bisa saja kemudian diisi Demokrat. 

"Misal Pak Prabowo jadi calon, saya rasa Pak Prabowo akan mundur saja, meski tidak diharuskan, cuti bisa. Tapi menurut saya mundur saja agar fokus, atau ada menteri yang jadi ketua tim kampanye nasional, ya dia mundur saja, dia fokus. Apakah pos-pos itu misalnya menarik untuk di-share kepada anggota baru (KIM), kepada Demokrat misalnya, ya biasa saja," terang Hasan Nasbi. 

Hasan Hasbi melanjutkan, spekulasi itu terlebih diperkuat oleh kode yang menurutnya diberikan oleh Jokowi selama ini. 

Mulai dari Ketua Umum Projo yang dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Kaesang yang menjadi Ketua Umum PSI.

"Menurut saya, sedikit demi sedikit, Jokowi kayak ngasih isyarat, kode. Begitu Budi Arie dihajar berbagai isu, dijadikan Menkominfo sama dia. Begitu PSI dihajar segala malam eh, anaknya jadi ketua. Begitu Pak SBY mendukung Prabowo, eh diajak ketemu di istana. Jadi sebagai sebuah spekulasi (Demokrat masuk ke Kabinet) menurut saya bisa saja," jelasnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Taufik Ismail)