Soal Tudingan Rangkap Jabatan Mahfud MD, Ini Kata Sekjen PDIP
Hasto Kristiyanto merespons soal adanya desakan agar Mahfud MD untuk mundur sebagai Menkopolhukam karena dinilai rangkap jabatan.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Endra Kurniawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons soal adanya desakan agar Mahfud MD untuk mundur sebagai Menkopolhukam usai berstatus sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Hasto pun memastikan bahwa kualitas pribadi seorang Mahfud MD untuk tak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, tak perlu diragukan.
Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal status Mahfud MD yang masih menjadi Menkopolhukam setelah menjadi Cawapres.
“Prof Mahfud ini kan, komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang,” kata Hasto di sela-sela pementasan wayang di Gedung ANRI, Jakarta, Jumat (27/10/2023) malam.
Bahkan, lanjut Hasto, Mahfud justru mendapat harapan masyarakat untuk tetap di jabatan itu demi memastikan aparat pelaksana kekuasaan pemerintahan tidak menyalahgunakan wewenang.
Baca juga: Hasto PDIP Akui Ada Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah: Saya Siap Bertanggung Jawab Secara Hukum
“Rakyat justru mengharapkan Prof. Mahfud tetap menjabat sebagai Menkopolhukam dan beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, untuk tertib.” ucap Hasto.
“Kalo kampanye ya beliau mengajukan cuti, dan kemudian rakyat mengharapkan Prof. Mahfud bisa menjadi wasit yang baik, agar tidak ada ada penyalahgunaan kekuasaan. Agar suara rakyat betul-betul menjadi suara yang paling berdaulat di dalam menentukan pemimpin.” tambahnya.
“Tapi di kalangan masyarakat akan ada anggapan sebagai rangkap jabatan, itu gimana?” tanya wartawan.
Hasto pun menjelaskan bahwa saat ini pun Capres Prabowo Subianto berstatus Menteri Pertahanan serta Presiden Jokowi yang putranya, Gibran Rakabuming Raka juga menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Baca juga: Prabowo Ingin Temui Megawati, Sekjen PDIP: Sudah Bertemu
“Ya sama kan, ada Pak Prabowo sebagai Menhan, Pak Jokowi sebagai presiden yang putranya juga menjadi calon wakil presiden. Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik,” jawab Hasto.
Hasto menambahkan, pihaknya meyakini masyarakat sipil akan menjadi pengawas yang baik akan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.
“Dan kami meyakini bahwa civil society akan menjadi pengawas yang baik, supaya tidak ada abuse of power. Dan kami meyakini yang namanya Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD, itu betul-betul punya komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan,” pungkasnya.