Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turut menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode yang kembali digulirkan oleh elite PDI Perjuangan (PDIP).

Terkait hal ini, Bahlil pun mengakui siap memasang badan terkait isu presiden 3 periode tersebut. Dia menyatakan bahwa isu itu pertama kali digulirkan oleh dirinya.

Baca juga: Beda Pernyataan Puan, Hasto dan Adian Soal Presiden 3 Periode, Basarah: Ketiga-tiganya Benar

"3 periode katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong soal isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi 'Penerus Negeri' di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Dijelaskan Bahlil, saat itu dirinya mengehembuskan isu tersebut karena menanggapi hasil survei saat masih era pandemi. Baginya, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dinilai tepat karena melihat kondisi bangsa dalam menghadapi pandemi.

Baca juga: Sekjen PDIP Ungkap Sosok Menteri yang Bocorkan Informasi Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah

"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil justru mempertanyakan isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali dihembuskan. Padahal, isu tersebut tidak ada kaitannya dengan 'Pak Lurah'.

"Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang. Jadi teman teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.

Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan presiden itu.

Baca juga: Giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang Bongkar Soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah

Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.