TRIBUNNEWS.com - Pencopotan baliho pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di kawasan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, menjadi sorotan.

Pasalnya, baliho Ganjar-Mahfud dicopot saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Bulan Batubulan, Selasa (31/10/2023).

Padahal, Bali selama ini dikenal sebagai 'kandang' PDIP.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengaku dirinya sudah mendapat informasi soal pencopotan baliho tersebut.

Terlepas dari aksi pencopotan tersebut, Jokowi menekankan pihak pemerintah daerah hingga pusat, juga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, harus bersikap netral dalam gelaran Pemilu.

Baca juga: Golkar Yakin Ridwan Kamil Tak Gabung TPN Ganjar-Mahfud

"Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali, mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang."

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral."

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," urai Jokowi saat kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (1/11/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut seharusnya pihak berwenang berkomunikasi dengan pengurus partai apabila hendak melakukan pencopotan atau pemindahan atribusi partai.

Hal ini, kata Jokowi, perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota, serta provinsi, minta izin pada pengurus partai di daerah, berkomunikasi."

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," sambung Jokowi.

Saat ditanya soal kemungkinan melanggar atau tidaknya pemasangan baliho Ganjar-Mahfud MD di kawasan Batubulan, Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan urusan pemerintah daerah.

"Itu semuanya urusan di pemerintah daerah," tandas dia.