MK Gelar Sidang Syarat Usia Capres-Cawapres Besok: Diminta Minimal Pengalaman Jadi Gubernur
MK) akan menggelar sidang gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Erik S
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang gugatan yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (NU), Brahma Aryana.
Sidang tersebut akan digelar pada Rabu (8/11/2023) pukul 13.30 WIB.
Selaku Pemohon, Brahma mengajukan permohonan Uji Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang telah dimaknai sesuai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres-Cawapres 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah.
Baca juga: Jelang Putusan Etik Hakim MK, Anies Baswedan Berharap MKMK Junjung Etika dan Objektivitas
Perkara ini telah teregister di MK dengan nomor 141/PUU-XXI/2023.
Brahma menunjuk Viktor Santoso Tandiasa dan Harseto Setyadi Rajah sebagai kuasa hukum.
Adapun sidang esok hari merupakan sidang perdana atau beragendakan sidang pendahuluan.
"Pemeriksaan pendahuluan (I)," demikian bunyi pernyataan MK dikutip dari situs resminya, Selasa (7/11/2023).
Dalam permohonannya, Brahma menyoroti adanya persoalan konstitusionalitas pada frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'.
Menurutnya, ada pemaknaan yang berbeda-beda yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yakni pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Selain itu, ia juga mempersoalkan terkait 5 hakim yang sepakat mengabulkan permohonan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023.
Terkait hal itu, secara rinci, ia menyebut, ada 3 hakim yang memaknai 'pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'.
Sedangkan, ada 2 hakim memaknai 'berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi/pada jabatan Gubernur'.
Baca juga: 1.998 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Jalannya Sidang Putusan Etik Hakim di Gedung MK
"Hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan karena hanya 3 hakim konstitusi yang setuju pada pilihan pemaknaan tersebut (Prof. Dr. Anwar Usman, Prof. Dr. Guntur Hamzah, dan Prof. Manahan MP Sitompul)," tegas Brahma dalam permohonannya, dikutip Tribunnews.com pada Kamis (2/11/2023).
