TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP milik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution hingga kini tak kunjung dikembalikan.

Padahal anak dan menantu Jokowi itu sudah tak lagi berada dalam "rumah" partai berlambang banteng tersebut.

Gibran, misalnya, telah menjadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal partainya sendiri telah menetapkan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai duet di Pilpres 2024.

Sementara Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Medan Bobby Nasution resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP).

Pemecatan itu berdasarkan surat DPC PDIP Kota Medan nomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023 tertanggal 10 November 2023.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim dan Sekretaris DPC PDIP Kota Medan Roby Harus, Bobby dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai.

Bobby mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Padahal, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Desakan terhadap anak dan menantu Presiden Jokowi tersebut untuk mengembalikan KTA PDIP muncul setelah keduanya berseberangan sikap politik dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2024.

Politikus PDI-P Aria Bima meyakini bahwa partainya enggan ambil pusing terkait Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang tak kunjung dikembalikan.

Menurutnya, persoalan pengembalian KTA hanya terkait waktu dan momentum.

Namun, Aria mengaku heran mengapa keduanya tak kunjung mengembalikan KTA, padahal sudah resmi mendukung bahkan mencalonkan diri sebagai kandidat peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dari pihak lain.

"Dan pertanyaan kembali dibalik, kenapa Mas Gibran dan Mas Bobby tidak ingin mengembalikan KTA itu? Ada apa motifnya?" kata Aria Bima seperti dikutip Kompas.com, Senin (13/11/2023) malam.

Lebih lanjut, Aria menjawab soal asumsi publik bahwa PDI-P bermain dua kaki karena tak memecat Gibran dan Bobby.

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini mengatakan, Gibran maupun Bobby bisa saja bermain peran menjadi pihak yang diperlakukan tidak adil atau dizalimi jika diberhentikan karena mendukung calon lain.

"Kalau kita pecat, mereka akan mainkan playing victim, ya sudah sekarang kita biarkan," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aria meyakini sikap yang diambil oleh PDI-P sudah tepat dengan tidak memecat Bobby maupun Gibran.

"Semua ini kan situasi-situasi kondisinya kan tahun politik, tahun yang kita tahu, mungkin juga dimanfaatkan (Gibran dan Bobby)," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun sebenarnya memberikan batas waktu kepada Bobby untuk mengembalikan KTA sejak satu minggu lalu.

Namun, pada Senin kemarin, belum ada kejelasan apakah KTA Bobby maupun Gibran sudah dikembalikan ke PDI-P.

Terpisah, Bobby Nasution sendiri mengaku masih berkoordinasi dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP terkait pengembalian KTA tersebut.

"Pokoknya nanti saya akan berkoordinasi, kemarin kan dari DPP menyampaikan ke DPC, kemarin kita komunikasi dengan Sekretaris DPC."

"Jadi nanti waktunya, kita cari tanggal yang bagus," ujar Bobby saat ditanya wartawan di kantornya, kemarin malam.

Namun Bobby tidak menjawab secara gamblang, apakah dia benar- benar akan mengembalikan KTA tersebut, atau tidak.

"Nanti koordinasi lagi, kita kordinasi lagi nanti," jawab dia singkat saat ditanya ulang.

Apa susahnya kembalikan KTA?

Pekan lalu, Politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira mempertanyakan alasan Gibran belum mengembalikan KTA.

Andreas mengatakan secara de facto Wali Kota Solo tersebut sudah keluar dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Sebab, Gibran sudah resmi didaftarkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

"Pertanyaan lain kenapa tidak dipecat? Secara de facto dia sudah tidak di partai lagi," kata Andreas Andreas dalam diskusi bertajuk 'Setelah MK Memisahkan Jokowi dan PDIP: Siapa Pahlawan, Siapa Pengkhianat?' di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).

Andreas menjelaskan PDIP sudah memberikan waktu kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk mengembalikan KTA.

"Diberikan ruang untuk ya kembalikan KTA, apa sulitnya gitu?" ujarnya.

Dia menyebut ada yang sengaja membuat drama di balik Gibran belum mengembalikan KTA PDIP.

"Tapi ini juga dipakai sebagai drama lagi. Kembalikan aja sebenarnya. Karena dia datang dengan baik, seharusnya pergi juga dengan baik," kata Andreas.