Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti isu netralitas aparat kepolisian dalam Pemilu 2024.

Sudirta meminta kepada seluruh anggota Polri, baik yang di pusat maupun daerah untuk bisa tegas menolak seluruh permintaan yang berkaitan dengan aktivitas politik praktis atau kampanye.

"Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng netralitas Polri," kata Sudirta saat rapat dengan Kabarhakam Polri Komjen Fadil Imran, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/11/2023).

Satu aktivitas yang disorot belakangan ini yakni terkait dengan pemasangan baliho.

Baca juga: Isu Netralitas ASN, Bawaslu Ingatkan Program Pemerintah Jangan Ada yang Berpihak ke Capres Cawapres

Kata dia, jangan sampai anggota Polri justru turut terlibat dalam pengerahan alat peraga kampanye itu.

"Jangan sampai ada pemasangan baliho dikerahkan dengan Polri. Jangan sampai itu dikaitkan," kata dia.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi juga meminta agar profesionalisme Polri tidak menurun di tengah massa politik seperti saat ini.

Sebab menurut Sudirta, setiap tingkah laku dan kerja Polri mendapatkan perhatian khusus dari publik dan memiliki dampak.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Minta Bawaslu Proaktif Awasi Netralitas ASN di Pemilu 2024

"Karena profesionalisme yang menurun di tahun-tahun politik dampaknya berbeda dengan profesionalisme ketika kita menangani lalu lintas, menangani kriminal, dan lain-lain," kata Sudirta.

Tak hanya itu, kata legislator asal Bali itu, citra profesionalisme Polri yang terbangun sejauh ini sejatinya didukung banyak anggaran dan waktu.

Bila hal itu tak dijaga pada momentum pemilu, maka sudah pasti terjadi kemunduran terhadap sisi profesional Polri.

"Karena itu, ibarat mengajari ikan menyelam, saya harus berani nasihatkan, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati, agar ekstra hati-hati, waspada, dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah dan kebijaksanaan," tukas Sudirta.