Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko merespon soal beredarnya dokumen pakta integritas yang diteken Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Selain diteken Yan Piet Moso, diketahui pakta integritas tersebut juga ditandatangani Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

Budiman menyebut beredarnya dokumen pakta integritas yang diduga diteken pejabat daerah untuk memenangkan salah satu paslon jadi hal yang mengkawatirkan.

"Iya saya pikir itu suatu hal yang mengkawatirkan," kata Budiman saat ditemui di Universitas Indonesia (UI) Selemba, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Namun, di lain sisi kata Budiman, adanya pakta integritas yang melibatkan ASN dan aparat untuk mendukung salah satu paslon itu sekaligus menepis tudingan yang selama ini dialamatkan terhadap paslon Prabowo-Gibran.

Baca juga: Kritik Keras Anies Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Aparat Negara Tidak Bersifat Netral

Sebab dijelaskan Budiman, selama ini Prabowo-Gibran kerap dituding melibatkan aparat untuk memobilisasi dukungan guna memenangkan Pemilu 2024.

"Artinya tidak bisa dikatakan bahwa kan selama ini dituduhkan pasangan nomor 2 (Prabowo-Gibran) yang sering disalahkan, nyatanya tidak," jelasnya.

Meski begitu, Budiman juga menegaskan bahwa seharusnya aparat harus bersikap netral dan tidak condong ke salah satu paslon tertentu.

Ia pun meminta agar isu tersebut harus dibuka sejelas-jelasnya agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

"Saya kira aparat perlu netral begitu dan kita tidak tahu apakah cuma itu yang ketahuan jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain. Jadi menurut saya harus dibuka apakah satu-satunya ataukah ada yang lain," katanya.

Baca juga: DPR Bakal Tanya BIN soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, membantah pihaknya terlibat hal tersebut. 

Arsjad menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani pakta integritas.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Arsjad meminta semua pihak untuk bisa mengecek pakta integritas yang beredar tersebut.

"Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa," ujar Arsjad.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal dugaan dokumen pakta integritas tersebut.

"Ya diusut saja semuanya," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Hasto menegaskan, jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya pakta integritas.

"Kan kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," jelas Hasto.

Adapun pakta integritas tersebut ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.

Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.