TRIBUNNEWS.COM - Menanggapi isu netralitas aparat negara yang masih menghantui penyelenggaraan Pemilu 2024, Guru Besar Politik, Ketahanan, dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai netralitas TNI/Polri harus dijaga karena berkenaan dengan citra lembaga di hadapan publik.

"ASN, TNI, Polri, kemudian BIN itu harus berada dalam posisi yang menjaga jarak. Karena dalam konteks TNI/Polri mereka kan punya kultur komando, jiwa korsa yang pada akhirnya itu akan membuat tidak objektif di mata publik," terangnya.

Pilpres 2024 akan diikuti 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Dari ketiganya, hanya Prabowo Subianto yang berlatar militer, sehingga muncul kekhawatiran Prabowo akan mengutamakan TNI dibanding Polri.

Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Pastikan Panja Netralitas Polri di Pemilu Segera Dibentuk

Terkait pelibatan TNI/Polri dalam pemenangan salah satu paslon, Muradi menyampaikan bahwa para personil TNI/Polri pun menginginkan agar mereka bisa bekerja profesional.

"Itu yang kemudian yang menjadi diskursus di internal TNI-Polri. Karena kalau kita melihat, mereka menginginkan tentara yang profesional. Jadi kalau kita diskusi, tidak ingin mereka ditarik sana-sini," ujar Muradi yang juga mengajar di banyak lembaga pendidikan polisi dan tentara.

Muradi meneguhkan semangat internal TNI-Polri yang hanya ingin profesional. "Karena posisi mereka selalu mengatakan bahwa tentara profesional atau polisi profesional adalah tentara/polisi yang bisa menjalankan fungsi tugasnya secara objektif dan profesional," tegasnya.

Menurutnya, sikap profesional itu membuat lembaga mereka dapat berdiri tegak di kancah nasional maupun internasional. "Karena dengan sikap profesional itu mereka bisa lebih berdaya dan punya wibawa di mata publik dan internasional," tegasnya.

Muradi menerangkan telah ada pernyataan terbuka dari petinggi TNI/Polri bahwa mereka netral dalam pemilu. Hal itu patut menjadi panduan bagi seluruh aparat. Kalaupun ada instruksi tertutup, Muradi menganggap hal itu sama dengan memundurkan lembaga.

"Apakah itu memang menjadi bagian dari strategi yang bersifat tertutup atau terbuka. Kalau tertutup, ya saya merasa tentara dan polisi kembali ke jaman purba. Jaman ketika mereka tidak lagi profesional," tegasnya. (***vincent***)

Baca juga: Wujudkan Netralitas, DPR Dorong Polri Lakukan Pemantauan Intensif di Jajaran Internal