TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menjawab kritikan calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo, soal rapor merah penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nusron menyatakan, seyogianya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Menurutnya, sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

Alhasil, ia meminta Ganjar Pranowo untuk menyampaikan hal tersebut kepada calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya itu di Pilpres 2024 mendatang.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook, Minggu (19/11/2023).

"Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," terangnya.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.

Dahulu Ganjar sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Di sisi lain, kritikan tersebut juga direspons oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi.

Pria yang juga menjabat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyebut kritik tersebut akan menjadi masukan bagi Jokowi.

"Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya sebagaimana diterima oleh Tribunnews.com, Minggu.

Ia kemudian mendoakan supaya Jokowi dapat menjawab kritikan tersebut dengan kerja-kerja yang lebih baik ke depan.

Melalui pernyataan ini, Dedek juga menyinggung nama cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Ia berharap Jokowi dan Mahfud MD dapat menjawab kritikan dari Ganjar Pranowo.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik", terangnya.

Kata Jusuf Kalla

Pernyataan Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia juga sempat disinggung oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK).

Jusuf Kalla menyatakan, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu apabila melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan JK di kediamannya usai melakukan pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu.

"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," kata Jusuf Kalla dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook.

"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," tuturnya.

(Tribunnews.com/Deni/Igman Ibrahim)