TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menjawab kritikan calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo, soal rapor merah penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nusron menyatakan, seyogianya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Menurutnya, sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

Alhasil, ia meminta Ganjar Pranowo untuk menyampaikan hal tersebut kepada calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya itu di Pilpres 2024 mendatang.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook, Minggu (19/11/2023).

"Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," terangnya.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.

Dahulu Ganjar sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.