TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, baru-baru ini memberikan kritik terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritikan itu kemudian direspons oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi.

Pria yang juga menjabat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu, menyebut kritik tersebut akan menjadi masukan bagi Jokowi.

"Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya sebagaimana diterima oleh Tribunnews.com, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Prabowo Kasih Kedipan Mata saat Ditanya Ganjar Berikan Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi

Ia kemudian mendoakan supaya Jokowi dapat menjawab kritikan tersebut, dengan kerja-kerja yang lebih baik ke depan.

Melalui pernyataan ini, Dedek juga menyinggung nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Ia berharap, Jokowi dan Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu dapat menjawab kritikan dari Ganjar Pranowo.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik", terangnya.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.

Dahulu Ganjar sempat menyebut, nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Di sisi lain, pernyataan Ganjar itu juga ditanggapi oleh capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto.

Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Desa Pamabulan, Banten pada Minggu (19/11/2023).

Namun, ketika ditanya awak media mengenai kritikan Ganjar kepada Presiden Jokowi tersebut, eks Danjen Kopassus itu enggan berbicara banyak.

Ketua Umum Gerindra itu hanya memberikan kedipan mata kepada awak media untuk menjawab kritikan Ganjar kepada Jokowi tersebut.

Selepas mengedipkan mata, Prabowo juga tertawa dan memilih tak menyampaikan apa pun.

Ia lebih memilih langsung masuk ke dalam kendaraan Alphard putih yang ditumpanginya.

(Tribunnews.com/Deni/Igman Ibrahim)